Info Merauke

OSS-RBA Terus Dilakukan Penyempurnaan dan Pengembangan

Perubahan regulasi dan aplikasi itu sangat penting disosialisasikan kepada publik agar dipahami terselenggara layanan mandiri yang bertanggungjawab.

Penulis: Hidayatillah | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hidayatillah
Peserta bimtek sosialisasi implementasi perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha Kabupaten Merauke di Hotel Halogen Merauke, Papua, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Penerapan pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang merupakan legalitas kegiatan usaha terus mengalami dinamika sejak 2018 dengan versi 1.0, 2019 versi 1.1 hingga akhirnya 2 Agustus 2021 lalu Risk Based Approach (OSS-RBA) di-launching oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"OSS-RBA wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan berusaha di Indonesia yang sampai saat ini terus mengalami penyempurnaan dan pengembangan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi dalam bimtek sosialisasi kepada pelaku usaha Merauke di Hotel Halogen, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Naik: Puluhan Sopir Angkot Mogok di Merauke, Ini Tuntutan Mereka

Dia menjelaskan, perubahan regulasi dan aplikasi itu sangat penting disosialisasikan kepada publik agar dipahami terselenggara layanan mandiri yang bertanggungjawab.

"Disadari oleh kita, sistem mandiri rentan dengan manipulasi data sehingga integritas dan kejujuran dan ketelitian setiap pelaku usaha agar menginput data sesuau kondisi riil kegiatan usahanya," ujar Justina.

 

 

Fenomena tersebut, sambung Dia, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menemukan dalam pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdapat perbedaan/kontradiksi antara data administratif dengan data lapangan.

"Kebenaran data harus dimulai sejak pendaftaran usaha sehingga tidak berdampak negatif dikemudian hari," katanya.

Baca juga: Momentum HUT ke-77 TNI AL, Lantamal XI Merauke Gelar Aksi Bersih-bersih Pantai

Justina menuturkan, pelayanan perizinan dan pengawasan menjadi satu portal. Diantaranya, untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan mengintegrasikan LKPM dalam sistem pengawasan OSS-RBA.

"Dengan demikian, pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dapat dimonitor oleh lembaga yang berwenang dan dapat berujung sanksi administratif," tegasnya.

Dia menambahkan, sanksi administratif meliputi penerbitan surat peringatan, pembekuan hingga pencabutan yang dikirim langsung via akun pribadi pelaku usaha. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved