Aksi Bela Lukas Enembe

Socratez Sofyan Yoman: Tindakan KPK ke Lukas Enembe adalah Peralihan Isu Pelanggaran HAM di Papua

Negara berusaha untuk menghindar dari semua persoalan yang ada, untuk itu negara melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Tokoh Agama Papua, Socratez Sofyan Yoman mengatakan kasus penetapan KPK terhadap Lukas Enembe adalah peralihan isu pelanggaran HAM di Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dianggap sebagai peralihan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Tokoh Agama Papua, Socratez Sofyan Yoman, kepada awak media di Ekspo, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (20/9/2022).

"Pemerintah Indonesia dalam keadaan panik, karena pelanggaran HAM untuk kejahatan negara yang sudah diketahui komunitas internasional seperti PBB, Uni Eropa, serta Pasifik Ailens Forum yang telah mengetahui kasus pelanggaran HAM di Papua dengan berbagai persoalan,” kata Socratez.

Baca juga: Mahfud MD Dinilai Perkeruh Situasi Papua, Pengacara Lukas Enembe Berekasi Keras: Jangan Bikin Gaduh!

“Satu di antara kasus pelanggaran HAM yaitu kasus mutilasi di Mimika. Kasus tersebut sudah jadi perhatian komunitas Internasional, terutama PBB yang menyebabkan negara panik," sambungnya.

Menurutnya, negara berusaha untuk menghindar dari semua persoalan yang ada, untuk itu negara melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

 

 

"Ini hanya peralihan isu saja, isu sentralnya bukan ini, tetapi pelanggaran HAM,” ujarnya.

Socratez pun berharap, negara bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi.

Baca juga: Koalisi Rakyak Papua Akan Gelar Demo Lagi Bila KPK Tak Hentikan Kasus Lukas Enembe

“Tidak boleh melakukan kriminalisasi kepada para pejabat Papua, seperti Eltinus Omaleng, Ricky Ham Pagawak, dan Lukas Enembe," katanya.

Tidak hanya itu, Socrates juga menganggap, tindakan yang dilakukan negara terhadap para pejabat Papua terutama Lukas Enembe sangat memberi kesan penyerangan kepada para pemimpin di Bumi Cenderawasih.

"Uuntuk negara, saya minta segera bertanggungjawab tentang pelanggaran HAM, karena kami akan terus berdiri disitu, dan tidak terpengaruh dengan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe,” tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved