Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Tito Karnavian dan Budi Gunawan Terserat Kasus Penetapan Tersangka Lukas Enembe: Ini Kata Pengacara

Stefanus menduga, mereka berencana menggunakan Polri untuk menjegal Lukas Enembe agar tidak kembali mencalonkan diri.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Kompas.com
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO) 

TRIBUN-PAPUA.COM – Kasus gratifikasi yang melibatkan Lukas Enembe menurut kuasa hukum Gubernur Papua, Stefanus Roy Rening ada kaitannya dengan Tito Karnavian dan Budi Gunawan.

Menurut Roy, Tito Karnavian dan Budi Gunawan terlibat dalam upaya kriminalisasi terhadap kliennya.

Selain Tito karnavian dan Budi Gunawan, kata Roy, ada keterlibatan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.

Baca juga: Juli 2022 Lukas Enembe Terlihat di Sejumlah Negara, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda!

Stefanus menyebut pada 2017 Lukas diincar dengan proses hukum terkait dana beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri yang diusut oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

“Padahal pengelolaan dana beasiswa mahasiswa adalah SKPD terkait bukan Gubernur Papua,” kata Stefanus dalam keterangan resminya, Minggu (25/9/2022).

 

 

Mereka melakukan pertemuan di rumah anggota BIN Daerah Papua Brigjen Napoleon.

Stefanus menduga, mereka berencana menggunakan Polri untuk menjegal Lukas Enembe agar tidak kembali mencalonkan diri.

“Agar Gubernur Lukas Enembe tidak maju mencalonkan diri untuk periode ke 2, untuk masa bhakti tahun 2018-2023,” kata Stefanus.

Pada pertemuan itu, Budi Gunawan disebut mengajukan surat pernyataan yang memuat 6 kesepakatan.

Baca juga: KPK Pertimbangkan Beri Izin Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, Ini Syaratnya

Salah satu di antaranya adalah kesepakatan bahwa Irjen Paulus Waterpauw menjadi Wakil gubernur Papua, mendampingi Lukas Enembe dalam Pilkada 2018. Namun, agenda mereka kandas. Paulus gagal mendapatkan dukungan partai politik.

“Karena koalisi partai pada waktu itu menginginkan Lukas Enembe dan Klemen Tinal melanjutkan kepemimpinan Papua pada periode tahun 2018-2023,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan bahwa kasus Enembe merupakan persoalan hukum yang tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved