Breaking News:

Lukas Enembe Diperiksa KPK

Giliran Moeldoko Teriak Keras ke Gubernur Papua Lukas Enembe: 'Apa Perlu TNI Dikerahkan?'

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberi peringatan keras bagi Gubernur Papua Lukas Enembe agar mematuhi proses hukum atas kasusnya.

Tribun-Papua.com/Kompas.com
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi proses hukum oleh KPK. Ini disamapikan dalam keterangan pers di Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9/2022). (Kompas.com/ Dian Erika) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberi peringatan keras bagi Gubernur Papua Lukas Enembe agar mematuhi proses hukum atas kasus yang melilitnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi lewat transfer senilai Rp 1 miliar.

Moeldoko menegaskan, persoalan Lukas Enembe dengan KPK adalah murni kasus hukum.

Ia menyatakan, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka tidak ada sangkut pautnya dengan politik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jabatan Lukas Enembe Dicopot Partai Demokrat, Willem Wandik Pimpin DPD Papua

"Ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawbakan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kantor Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung soal pengerahan pasukan TNI untuk mendukung proses hukum terhadap Lukas Enembe, apabila diperlukan.

Hal tersebut disampaikannya dalam konteks menjemput Lukas Enembe apabila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," kata Moeldoko.

Moeldoko pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah sudah menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pembangunan Papua.

Tujuannya agar segera terjadi pemerataan kesejahteraan di provinsi tersebut.

Karenanya, Moeldoko meminta agar perhatian presiden dan pemerintah tidak disalahgunakan.

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum," ujarnya.

"KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum," kata mantan Panglima TNI itu menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved