Imigrasi Jayapura

Divisi Imigrasi Kemenkumham Papua Gelar Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Merauke

Timpora ini harus benar-benar dikendalikan, dimonitor dan diawasi. Kita berharap, orang asing yang masuk di wilayah kita

Editor: M Choiruman
Istimewa
OPERASI GABUNGAN – Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Papua menggelar rapat Timpora dan operasi pengawasan orang asing ke sejumlah perusahaan di Kabupaten Merauke, Jumat (7/10/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Antonius M Ayorbaba secara resmi membuka kegiatan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Papua dan operasi gabungan di Ballroom Swissbelhotel di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Imigrasi Kelas I Jayapura Periksa Dokumen Kapal Pesiar di Pelabuhan Laut Jayapura Papua

Dalam sambutannya, Antonius M Ayorbaba mengatakan, Kanwil Kemenkumham Papua terus melakukan terobosan dan inovasi bersama semua instansi terkait penegakan hukum dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan amanat visi serta  misi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Rapat TIMPORA ini memilki makna strategis baik untuk jajaran Kemenkumham maupun pemerintah daerah. Diharapkan diskusi ini bisa memberikan masukan positif bagi kami," tuturnya.

Dia menjelaskan, masukan positif itu akan membantu kerja Kemenkumham dalam pengawasan dibidang keimigrasian, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk pengawasan orang asing, telah dibentuk Timpora tingkat provinsi dan kabupaten.

Baca juga: Warga Kabupaten Sarmi Bikin Paspor Tak Perlu ke Kantor Imigrasi Jayapura

"Timpora ini harus benar-benar dikendalikan, dimonitor dan diawasi. Kita berharap, orang asing yang masuk di wilayah kita adalah memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah," lugas Anthonius Ayorbaba.

Sebagai implementasi hasil rapat TIMPORA di hari berikutnya dilanjutkan kegiatan Operasi Gabungan ke PT KORINDO dan PT Bio Inti Agrindo.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Gelar Supervisi Kinerja Jabatan Fungsional di Kemenkum HAM Papua

Leading sektor kegiatan operasi gabungan adalah Divisi Keimigrasian Kanwil kemenkumham Papua yang dipimpin langsung oleh kepala Divisi Keimigrasian yang diwakili kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian Abduraab Ely.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari BNN Provinsi Papua, BKPM dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan perwakilan dari UPT Keimigrasian se-Papua.

Baca juga: Imigrasi Jayapura Gelar Eazy Paspor di DPRP, Agust Makabori: Ini Bentuk Pelayanan Kolektif

Dalam hearing di depan manajemen PT KORINDO perwakilan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Hans Simer menekankan agar pihak manajemen mentaati regulasi dalam merekrut tenaga kerja terutama harus diperhatikan tenaga kerja dari PNG yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang tidak sah agar dihindari.

Sementara itu, perwakilan Badan Narkotik Propinsi menyampaikan pentingnya pengawasan bagi karyawan PT KORINDO terhadap penyalahgunaan Narkotika, dari data dan pengamatan selama operasi gabungan tidak ditemukan pelanggaran Keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang ada di PT KORINDO.

Baca juga: Warga Kabupaten Sarmi Bikin Paspor Tak Perlu ke Kantor Imigrasi Jayapura

Operasi gabungan dilanjutkan ke PT BIA (Bio Inti Agrindo), dalam hearing dengan manajemen PT BIA dipaparkan bahwa system rekrutmen karyawan dilakukan sangat selektif hal ini untuk menghidari masuknya tenaga kerja asing PNG secara tidak sah, sebagai antisipasi pencegahan penyakit dilakukan test kesehatan dan sudah dilakukan MOU dengan Polres Merauke dan satgas pamtas sebagai penanggulangan gangguan keamanan dan kriminalitas. (**)

Sumber: Tribun Papua
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved