Harap Ada Grand Design, Pemkot Jayapura Gelar Workshop Pengendalian Banjir di Kota Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura menggelar workshop pengendalian banjir di Kota Jayapura dan diharapkan ke depannya, akan ada grand design tata kelola penanganan banjir di Kota Jayapura.

Pantauan Tribun-Papua.com Rabu (12/10/2022), workshop tersebut berlangsung di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan dimulai sekira pukul 11.00 WIT.

"Kita semua tahu bahwa Kota Jayapura sering dilanda banjir, dan ketika terjadi bencana kita terkadang hanya fokus pada penananganan bencana, baik korban, dan pasca terjadinya banjir," kata Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey yang dikutip Tribun-Papua.com, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Kualitas Penyelenggaraan Sistem Merit, Pemkot Jayapura Raih Predikat Baik

Frans mengatakan, padahal di sisi lain, ia melihat selama ini penanganan banjir masih terbatas terhadap konsep yang belum sepenuhnya jelas, khususnya terkait tata kelola penanganan banjir.

"Sehingga sejauh ini, kita hanya bertindak spasial dan untuk sesaat atau kontemporer saja," akui Frans.

Dengan dasar pemikiran itulah, kemudian pihaknya menggagas workshop pengendalian banjir di ibu kota Provinsi Papua tersebut.

"Dengan pelibatan semua stakeholder dalam workshop ini, baik dari pemerintah, akademisi, dan LSM, maka kita mencoba dan mendiskusikan bersama serta memberikan pemikiran cerdas bagaimana mengkonstruksikan ataupun merencanakan tata kelola banjir di Kota Jayapura," jelas Frans panjang.

Dalam kesempatan itu, lelaki berkacamata tersebut mengemukakan kondisi Kota Jayapura saat ini, kaitannya terkait situasi eksisting.

"Kota Jayapura dengan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki luas wilayah sekira kurang lebih 835 km persegi," sebutnya.

Baca juga: Pemkot Jayapura Sediakan Transportasi Peserta Kongres Masyarakat Adat ke Enggros dan Kayo Pulau

Dengan besaran luas wilayah yang tak terlalu besar itu, tentu saja Frans melihat tak membuat menahan laju arus migrasi dari dalam dan luar Papua untuk datang.

"Karena mobilisasi penduduk tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, maka dampaknya ditemukan terjadinya degradasi lingkungan," tandasnya.

Ia membeberkan, faktanya memang saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan tetapi di lapangan, masih banyak yang tidak sesuai peruntukannya.