Info Kabupaten Keerom
Pemkab Keerom Benahi Sanitasi, 10 dari 91 Kampung Hari Ini Deklarasi Pioneer Kampung Stop BABS
Sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, kalau masyarakat punya kesadaran dan pemerintah dapat mendorong hal ini supaya ada gerakan
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: M Choiruman
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom akan mendeklarasikan 10 dari 91 kampung, menjadi pioneer stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Keerom, dr Faustina Helena Burdam dalam acara talkshow Papua Corner yang dipandu host Aldi Bimantara, di Studio 1 Tribun Papua, Sabtu (15/10/2022).
Baca juga: Giatkan Stop BABS, Dinkes Mamteng Gandeng Yayasan Noken Papua Gelar Pembekalan Enumerator
"Pemerintah Kabupaten Keerom telah menunjukkan kemajuan pada tahun 2022 ini dengan mendeklarasikan 10 kampung dari 91 kampung sebagai kampung stop BABS," katanya.
Wanita murah senyum itu menuturkan, dalam kampung stop BABS nantinya, tak hanya soal fasilitas penunjang sanitasi semata, tetapi juga kesadaran masyarakat yang harus terbentuk.
"Ini memang kerja bersama, dan Bapak Bupati Keerom sangat concern dan fokus masalah sanitasi ini, karena ini lagi-lagi merupakan pemenuhan hak dasar manusia itu sendiri," tandasnya.
Selain itu, Faustina mengungkapkan dengan sebaran jumlah penduduk dan kondisi geografis maupun topografi wilayah yang memang menjadi kendala pihaknya, dalam pemenuhan sanitasi sehat.
"Tetapi ini sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, kalau masyarakat punya kesadaran dan pemerintah dapat mendorong hal ini supaya ada gerakan, ada program, dan ada aksi nyata di lapangan," tegas Faustina.
Untuk itu jalinan kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk mitra baik itu dari Unicef dan Yayasan Noken Papua.
Baca juga: Gelar Workshop Studi Perilaku BABS, Petrus Wanggai: Kita Dorong Warga Peduli Sanitasi
"Kami yakin, dan kerjakan ini dengan sungguh-sungguh supaya ke depan tak hanya 10 kampung tetapi semua kampung stop BABS, dan kita menuju Kabupaten Keerom stop BABS 2024 mendatang," tandasnya.
Di lain sisi, dalam talkshow tersebut dihadirkan pula Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional Asosiasi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI), Josrizal Zain.
"Akkopsi telah lama berada di Indonesia dan menjadi penghubung antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, maupun dengan sektor-sektor lainnya," kata Josrizal.
Baca juga: Akkopsi Apresiasi Penuh Pemkot Jayapura atas Komitmen Kampanye Stop BABS 2025
Ia menyebutkan Akkopsi hadir dan memiliki peran untuk mewadahi, mengakomodir, dan menguru apa yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan dari pemerintah selaku penyelenggara sanitasi bagi masyarakat.
"Untuk Papua saat ini memang, kalau kita lihat masih perlu didorong untuk pemdanya agar lebih aware dan fokus terkait masalah sanitas dan kaitannya dengan stop BABS," sebutnya.
Salah satu yang patut diapresiasi adalah Pemkab Keerom di bawah kepemimpinan seorang bupati yang notabennya telah paham akan pentingnya sanitasi, maka perwujudan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dapat tercapai.
Baca juga: AHL 2022 Digelar di Abepura, Reza Hendrawan: Forum Diskusi Kepala Daerah Soal Kampanye Stop BABS
"Selain itu untuk Pemkot Jayapura juga saya lihat memang serius soal sanitasi, sebab ini pemenuhan hak dasar manusia, ini penting karena kalau amburadul maka punya dampak terhadap tumbuh kembang, stunting dan kerentanan terhadap penyakit," bebernya.
Oleh karena itu dengan adanya deklarasi 10 kampung stop BABS di Kabupaten Keerom, maka pihaknya memberikan apresiasi dna menyambut baik peran pemda bersama masyarakat.
"Ini sesuatu yang positif, saya sudah ke Kabupaten Keerom dan melihat apa yang menjadi persoalan di sana, dengan deklarasi 10 kampung stop BABS ini luar biasa sekali," ujarnya.
Baca juga: Dukung Stop BABS, Pemprov Papua Bersama Unicef dan Yayasan Noken Gelar Webinar
Josrizal berharap ke depannya agar sanitasi di Kabupaten Keerom dapat menjadi salah satu percontohan di Papua dan diupayakan ke depannya tak hanya 10 kampunh, tetapi secara keseluruhan dapat dibenahi dan dideklarasikan stop BABS.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Muhammad Imam Aziz menyampaikan secara regulasi dari pusat memang telah ada inpres soal sanitasi ini.
Baca juga: Pemprov Papua Bersama Unicef dan Yayasan Noken Dukung Kampung Stop BABS
"Nah dalam kerja-kerja kami, memang ada 5 kerangka besar dan salah satunya soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang kalau kita runutkan memang faktor sanitasi dan kebersihan diri itu masuk di dalamnya," katanya secara gamblang.
Imam berharap, sinergitas yang terbangun antara pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, serta AKKOPSI dapat terus terjalin guna mewujudkan sanitasi baik dan stop BABS di Indonesia. (*)
