Pemkab Jayapura

Mathius Awoitauw Sebut Kenaikan UMK Tidak Boleh Lebih dari 10 Persen, Berikut Penjelasannya

Tak ayal, Pemkab Jayapura menyesuaikan kenaikan tersebut sesuai keputusan Pemprov Papua.

Istimewa
ILUSTRASI - Dalam kaitannya dengna pengesahan Upah Minimum 2023, menurut Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, kenaikan tidak boleh lebih dari 10 persen. Lantas mengapa? Berikut penjelasan Kemenaker. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, menyebutkan bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak boleh lebih dari 10 persen atau yang sudah ditetapkan.

Hal ini disampaikan Mathius dalam menyikapi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK di Indonesia.

Diketahui, UMP Papua pada 2023 sebesar 8,3 persen.

Tak ayal, Pemkab Jayapura menyesuaikan kenaikan tersebut sesuai keputusan Pemprov Papua.

"Jadi kita mengikuti saja, dan saya pikir Kabupaten Jayapura siap," kata Bupati Mathius Awoitauw.

Baca juga: AKHIRNYA! Pemprov Papua Tetapkan UMP 2023 Rp 3,8 juta

Dikatakan, untuk nominal jumlahnya pastinya diatas rata-rata.

"Untuk jumlah, pasti diatas 3 juta, sebab kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura, berjalan lancar dan semakin baik," lanjut dia.

Menurutnya, penyesuaian tersebut juga agar ada kesejahteraan untuk masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Pemprov Papua, telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan (Upah Minimum Provinsi) UMP tahun 2023 dengan besaran 8,3 persen.

Baca juga: Masih Diproses, UMK Kota Jayapura Dipastikan Mengacu UMP Provinsi Papua

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan, penetapan UMP Papua dilakukan sesuai hasil Sidang Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada Kamis 24/11/2022 kemarin.

“Dari hasil tersebut maka UMP Papua sebesar Rp 3.864.696, atau naik sebesar 8,3 persen yaitu mencapai Rp 302.764," jelasnya.

Mengapa Upah Minimum 2023 Tidak Boleh Lebih dari 10 Persen?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru saja merilis aturan terbaru soal penetapan upah minimum 2023 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah, Rabu (16/11/2022).

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2023 akan mengalami kenaikan sebesar kurang dari 10 persen sebagaimana bunyi pasal 7.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved