Wapres Ma’ruf Amin Ditemui Para Raja dan Tokoh Adat Papua Barat, Ada Apa?

“Selama ini kami tetap hidup ramah dengan semua orang dari [berbagai wilayah] Indonesia yang ada di Kabupaten Kaimana, karena Kaimana adalah bagian dari NKRI,” kata Johan.

Johan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikunjungi Wapres dan mengharapkan agar kehadiran Wapres kali ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan pembangunan di Kaimana.

“Bapak Wapres sebentar lagi akan meninggalkan Kaimana, tetapi kami percaya bahwa (Wapres) akan meninggalkan oleh-oleh yang sangat luar biasa bagi kami, Kabupaten Kaimana, yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Hakim Aituarau,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, sebagai Ketua BPP, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, dirinya bakal mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.

“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” tegas Wapres.

Sebab, kata Wapres, pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat.

“Jadi provinsi Papua (telah) tambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi,” terangnya.

Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.

Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Banyak sekali daerah (menginginkan) adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu (disampaikan) melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah (Pusa)] masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” kata Wapres.

Baca juga: Komika Yewen Buat Gaduh di Aston Hotel, Roasting Boaz Solossa Hingga Wapres Maruf Amin

Untuk itu, Wapres menegaskan kembali bahwa usulan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini akan dipertimbangkan.

“Sementara ini 2 provinsi (di Papua Barat), nanti akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru untuk mendorong adanya percepatan pembangunan baik di Papua yang terdiri dari 4 provinsi, maupun di Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan termasuk di berbagai kabupaten,” ujarnya.

Pemekaran wilayah ini, sambung Wapres, diharapkan bakal menjadi game changer atau kunci untuk menyukseskan pembangunan di Papua. Karena menurutnya, melalui pemekaran wilayah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin dekat.

“Karena kita ingin namanya quick win (program percepatan) di samping pembangunan normal, (pemerintah) ingin ada quick win dalam rangka pembangunan di daerah,” pungkasnya. (*)