Refleksi Akhir Tahun 2022: Realisasi Anggaran Kanwil Kemenkumham Papua Capai 95,01 Persen

"Serta dilakukan penertiban dokumen keimigrasian bagi WNA, dan penyediaan data pelintasan melalui TPIdan PLBT," tandasnya. 

Beralih ke capaian kinerja pelayanan hukum dan HAM, Anthonius menyebutkan pihaknya telah merealisasikan target kinerja yang terbagi dalam administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. 

"Misalnya untuk administrasi hukum umum, telah dilakukan pelantikan notaris pengganti sebanyak 2 orang dan bagi kekayaan intelektual, sudah dilaksanakan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas," jelas Anthonius. 

Baca juga: Ini Harapan Pemprov Papua Terkait Pelatihan Paralegal di Kemenkumham

Secara khusus untuk data kekayaan intelektual, disebutkannya, pendaftaran HAKI yang kategori cipta sebanyak 997, merek 188, dan paten sederhana 2.

"Lalu bagi pencatatan kekayaan intelektual komunal dalam hal ini Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) telah terdaftar yaitu Jipai atau Baju Roh, Salawaku atau Perisai, dan Ti Tuum atau Ukiran Baju Perahu dari Kabupaten Asmat," paparnya. 

Selain itu dari Kabupaten Mimika, ada ritual adat Suku Kamoro bernama Karapao sebagai inisiasi yang mengukuhkan anak laki-laki Kamoro memasuki fase remaja. 

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Pelatihan Paralegal bagi Pemuda di Jayapura

"Juga ada Mbiitoro yakni berupa ukiran yang mewakili sosok roh leluhur Suku Kamoro, ini sudah terdaftar pula," tegasnya. 

Beranjak ke capaian kinerja pelayanan hukum dan HAM, telah terselenggara 84 pengharmonisasian dan pemrakarsa peraturan perundang-undangan atau Raperda, dan 69 Rapergub DOB. 

"Sepanjang tahun 2022 ini pula, telah ada 23 MoU dengan pemerintah, terdiri dari 1 MoU dengan Pemprov, 1 MoU dengan Pemkot, dan 20 MoU bersama Pemkab," rincinya. 

Dengan capaian yang ada, pihaknya menyampaikan terimakasih dan amanah atas apa yang telah dicapai dan perlu untuk dipertahankan. (*)