Lukas Enembe Ditangkap KPK

Pejabat Korup Papua Siap-siap Digulung KPK, Dana Otsus dan APBD Diperiksa di Kasus Lukas Enembe

Kasus Lukas Enembe ini bakal menyeret sejumlah pejabat yang selama ini terkait dengan penggunaan APBD dan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Tangkap!

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Tampak Kantor Gubernur Papua yang berdiri megak di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua. Kantor Gubernur Papua tersebut bakal diresmikan pada, Sabtu (30/12/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA - Kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe rupanya bakal panjang.

Kasus Lukas Enembe ini bakal menyeret sejumlah pejabat yang selama ini terkait dengan penggunaan APBD dan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mencium adanya dugaan penyalahgunaan APBD dan Dana Otsus di Papua.

Para penyidik KPK mulai melakukan pendalaman terakit sejumlah proyek infrastuktur.

Baca juga: Pengacara Gubernur Papua Nonaktif Ini Teriaki KPK: Jadikan Lukas Enembe Tahanan Kota!

Sementara, Lukas Enembe tengah ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK setelah dinyatakan sehat oleh dokter.

Lukas Enembe kini menjalani pemeriksaan mendalam.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, menegaskan pihaknya tidak hanya mengusut kasus suap terhadap Gubernur Papua dua periode itu.

“Jadi kami kami masuk pendalaman terkait dengan dana Otsus termasuk juga pos anggaran untuk operasional Lukas Enembe selaku gubernur,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/1/2023).

KPK mendalami berbagai isu dugaan korupsi dan penggunaan uang panas ke berbagai bentuk, termasuk aktivitas judi Lukas Enembe.

Terkait hal ini, Ali mengatakan, KPK selalu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

“Jadi, selain suap dari Rijatono Lakka yang kami yakin lebih dari Rp 1 miliar, kemudian juga gratifikasi dari beberapa pihak kamu juga dalami. Kemudian hal lain,” ujarnya.

Ia lantas memastikan, KPK membuka peluang penerapan sejumlah undang-undang lain, seperti kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sepanjang ditemukan alat bukti, kata Ali, KPK tidak segan menerapkan pasal-pasal selain dugaan suap dan gratifikasi.

“Seperti TPPU apakah kemudian dimungkinkan kah atau tidak tentu kami nanti akan terus kami sepanjang kemudian ditemukan alat bukti,” ujar Ali.

Baca juga: Lukas Enembe Diproses KPK, Tokoh Agama: Masyarakat Papua Jaga Keamanan dan Ketertiban!

Diketahui, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022.

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua.

Selain itu, Lukas Enembe juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.

Sementara itu, aktivitas judi Lukas Enembe sempat menjadi sorotan setelah PPATK mengungkap adanya setoran uang senilai ratusan miliar rupiah ke kasino judi pada September 2022. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved