Komisi V DPRP Bertemu Dinkes Papua, Jack Komboy: Bahas Kartu Papua Sehat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Membahas persoalan Kartu Papua Sehat (KPS), Komisi V DPR Papua mengadakan pertemuan bersama para mitra, satu di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRP, Kamasan Jack Komboy kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (16/2/2023).

"Iya memang benar pada Selasa, 14 Februari 2023 lalu, kami DPRP khususnya Komisi V mengadakan pertemuan dengan beberapa mitra, satu di antaranya Dinkes Papua, guna membahas persoalan KPS," katanya.

Baca juga: Direktur RSUD Jayapura Beberkan Penyabab Utama Pelayanan Kartu Papua Sehat Dihentikan

Tujuan raker tersebut untuk mencari solusi terkait integrasi KPS ke BPJS dapat segera berjalan.

"Dengan demikian, masyarakat Papua secara keseluruhan dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan," sebutnya.

Meskipun disampaikannya, semua jaminan kesehatan yang ditangani BJPS Kesehatan tidak semua item ditanggung oleh BPJS Kesehatan seperti KPS.

"Saat ini kami terus berupaya mencari solusi, karena ada beberapa item yang sebelumnya diakomodir KPS, kini tidak lagi ditanggung melalui layanan BPJS Kesehatan," beber Jack.

Baca juga: BERITA FOTO: Gempa Guncang Kota Jayapura, Pasien RSUD Jayapura Diungsikan!

Melalui raker tersebut, Jack menyampaikan pihaknya juga meminta BPJS untuk mempresentasikan data-data terkait jaminan kesehatan yang diberikan BPJS hingga penerima jaminan BPJS selama ini.

"Ini bertujuan untuk mengantisipasi jangan sampai ketika program integrasi KPS ke BPJS berjalan, ada yang malah tidak ter-cover BPJS," tegasnya.

Kata Jack, pihak BPJS Papua juga minta Pemprov Papua agar mengalokasi anggaran untuk mempermudah Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan BPJS.

"BPJS Kesehatan menyarankan kalau bisa ada dana yang disiapkan misalnya sekitar Rp 2 hingga Rp 3 Miliar, untuk mengantisipasi apabila ada masyarakat asli Papua yang tidak bisa dilayani BPJS Kesehatan," tambahnya.

Baca juga: Sejumlah Ruangan Retak akibat Gempa, Puluhan Pasien di RSUD Jayapura Masih Dirawat di Tenda Darurat

Sebab dikatakan pihak BPJS, tentu tidak semua punya NIK atau belum terdaftar sebagai peserta karena salah satu syarat peserta BPJS Kesehatan mesti punya NIK.

Sebelumnya diketahui, pelayanan pasien dengan KPS dihentikan di rumah sakit sebab minim dan ketidakjelasan sumber anggaran. 

Direktur RSUD Jayapura, Anton Mote, menjelaskan dalam suatu kesempatan, pelayanan pasien dengan KPS di RSUD Jayapura saat ini dihentikan.

Sebab, penganggaran di RSUD Jayapura hingga kini belum ada, khususnya pagu anggaran yang belum tersedia.

Hingga berita ini diturunkan, Tribun-Papua.com masih mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (*)