Perwakilan Sinode GPI Papua Temui KSP Moeldoko Curhat soal Penarikan Guru ke Sekolah Negeri

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Perwakilan Sinode GPI Papua secara khusus berkunjung ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Bina Graha di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Kedatangan para tokoh dan pemuka agama Kristen di Tanah Papua ini menyampaikan curahan hatinya (Curhat) terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.

Baca juga: Harapan Tokoh Adat Waropen Terkait Sidang Sinode GKI: Pemimpin Terpilih Jangan Pecah Belah Umat 

Dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah perwakilan dari Sinode GPI Papua mengeluhkan beberapa kebijakan yang berdampak pada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh Yayasan Gereja.

Menurutnya terjadi penarikan guru-guru yang lolos seleksi PPPK ke sekolah negeri, misalnya, menjadikan banyak sekolah-sekolah swasta, khususnya yang terafiliasi dengan gereja mengalami kekosongan tenaga pengajar.

Alhasil proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan menjadi terganggu karena kekurangan tenaga pengajar.

Padahal sebagian besar sekolah di Papua itu berstatus swasta dan dibangun oleh gereja. Anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Gereja ini pun berasal dari kampung dengan kondisi ekonomi tidak mampu.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang utamanya dari Yayasan Gereja, agar kami dibantu dalam proses perekrutan tenaga guru,” kata perwakilan GPI Papua di wilayah Merauke, Pdt Soleman Jambormias.

Selain itu, para pendeta juga menyampaikan infrastruktur jalan yang rusak dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Merauke dan Papua Nugini.

Baca juga: YPMAK Monitoring Tiga Yayasan dan Dua Sinode Gereja di Mimika

Di sisi lain, para pendeta meminta pemerintah untuk secara aktif melibatkan pihak gereja sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan di tanah Papua.

Mereka yakin pelibatan gereja dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan membuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus semakin efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi curhat para perwakilan Sinode di Papua ini, Kepala Staf Kepresidenan, Dr Moeldoko menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).

Baca juga: Hari Ketiga Sidang Sinode GKI XVIII, Pendeta Andrikus Mofu: Lompatan Keuangan Sangat Menggembirakan

Pihaknya juga akan menyampaikan informasi tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Dr Moeldoko juga memberikan apresiasi para pemuka agama di Tanah Papua yang konsisten memberikan dukungan program pembangunan dari pemerintah.

Menurutnya, para pendeta dan pemuka agama Kristen memainkan peranan yang krusial bagi stabilitas masyarakat di Papua.

“Pemerintah memerlukan peran para pendeta dari sinode-sinode untuk menjadi faktor pengungkit pertumbuhan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Papua,” terang Moeldoko.

Baca juga: Harapan Tokoh Adat Waropen Terkait Sidang Sinode GKI: Pemimpin Terpilih Jangan Pecah Belah Umat