Paulus Waterpauw Diteriaki Jangan Rampingkan OPD, Ini Respon DPR Papua Barat

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI – Pasca-sekelompok massa menggeruduk Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari, Senin (13/3/2023) menuntut Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, soal evaluasi jabatan hingga soal perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPR Papua Barat pun mengambil sikap.

DPR Papua Barat pun dalam waktu dekat membentuk panitia khusus (pansus) menindaklanjuti aspirasi masyarakat atas kejanggalan birokrasi di Pemerintah Papua Barat.

Hal itu dikatakan Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor saat menerima aspirasi pendemo yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pemerintahan Papua Barat di halaman kantor DPRP Papua Barat, di Manokwari, Senin (13/3/2023).

Baca juga: Aksi Massa di Manokwari, Mendagri Diminta Copot Pj Gubernur Paulus Waterpauw: Ini Penyebabnya

"Unsur pimpinan DPRP Papua Barat bersama Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) segera membentuk pansus menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini," kata Orgenes Wonggor.

Wonggor mengungkapkan, langkah pertama yang akan diambil oleh pimpinan DPRP Papua Barat yakni bertemu Pj Gubernur Paulus Waterpauw, untuk menyerahkan aspirasi itu.

"Karena aspirasi ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Barat melalui kami, sehingga dalam waktu yang secepatnya kami akan serahkan," ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat, George Karel Dedaida menyampaikan apresiasinya kepada para pendemo.

Sebab, George menilai para pendemo turut mengontrol setiap perkembangan di lingkungan pemerintahan Papua Barat.

"Kedatangan bapak/ibu sekalian tepat di rumah rakyat. Kami akan mengawal aspirasi ini sampai ke tangan Pj Gubernur Papua Barat," ucapnya.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat Papua Barat, Obeth Ayok, membeberkan secara singkat sejarah terbentuk Provinsi Papua Barat.

Baca juga: Kantor Gubernur Papua Barat Digerurduk Massa, Paulus Waterpauw Diteriaki: Jangan Rampingkan OPD!

Menurutnya, Papua Barat terbentuk tidak terlepas dari keterlibatan tokoh-tokoh penting di daerah ini.

"Saya sebagai salah satu pelaku sejarah berdirinya Provinsi Papua Barat, sehingga siapapun yang menjadi pemimpin wajib menghargai kearifan lokal masyarakat yang ada," tandasnya.

Diketahui bahwa sejumlah poin dalam pernyataan sikap aksi tersebut mengkritisi Pj Gubernur Paulus Waterpauw yang dikabarkan sedang melakukan upaya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Poin lainnya dalam pernyataan sikap, yakni para pendemo mendesak Mendagri Tito Karnavian agar tidak memperpanjang masa jabatan (Pj) Gubernur Papua Barat bagi Paulus Waterpauw.

Aspirasi dan pernyataan sikap yang sama juga telah diserahkan kepada Muhammad Thamrin Payapo selaku pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mewakili Pj Gubernur Paulus Waterpauw.

Baca juga: Siap-siap Sejumlah Pejabat OPD Papua Barat Dirotasi, Paulus Waterpauw Tegaskan Ini