Paulus Waterpauw Diteriaki Jangan Rampingkan OPD, Ini Respon DPR Papua Barat

Tuntuntan Pendemo

Massa yang menyatakan diri Aliansi Peduli Pemerintahan Papua Barat, menilai Paulus Waterpauw dalam kapasitas sebagai penjabat (pj) tidak berwenang membuat kebijakan itu di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, diminta agar segera mencopot Paulus Waterpauw dari jabatan Pj Gubernur Papua Barat.

"Kami meminta Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw tak melakukan perampingan OPD karena bertolak belakang dengan kewenangannya," kata Nari Iwouw, Ketua Aliansi Peduli Pemerintahan Papua Barat, saat berorasi.

Massa pun mendesak Mendagri tidak memperpanjang jabatan Pj Gubernur bagi Paulus Waterpauw dan mendesak Mendagri untuk segera memberhentikannya.

Hadir dalam aksi tersebut tokoh masyarakat Arfak, Obeth Ayok.

Dalam orasinya, Obeth Ayok menyampaikan sejarah berdirinya Provinsi Papua Barat hingga keterlibatannya mendorong Paulus Waterpauw menjadi Pj Gubernur. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunPapuaBarat.com