BPS Mimika Bakal Terjunkan 212 Petugas Sensus Pertanian 2023: Data Petani Milenial

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika bakal merjunkan ratusan petugas pencacahan sensus pertanian tahun 2023, Usaha Pertanian Perorangan (UTP) pada 1 Juni-31 Juli mendatng.

Sebelum terjun ke lapangan, 212  petugas terlebih dahulu dilatih dan dibekali di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, Mimika, Papua Tengah, Senin (22/5/2023).

Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura mengatakan, sensus pertanian ini rutin dilakukan 10 tahun sekali menjadi tupoksi BPS sesuai amanat undang-undang sebagai penyedia data dasar.

"Kali ini sensus pertanian lebih spesial karena ada perubahan dengan munculnya petani milenial seperti teknologi untuk mengelola pertanian sehingga ini sangat baik," ujar Ouceu kepada Ouceu kepada Tribun-Papua.com.

Menurutnya, sensus pertanian ini sangat penting karena menyangkut kedaulatan pangan sehingga tidak ketergantungan terhadap pihak luar. BPS harua melihat kekutan perekonomian melalui sektor pertanian saat ini.

"Kalau di Mimika kita akan melihat seberapa besar penghasilan para petani untuk kebutuhan masyarakat apakah cukup atau tidak. Kami sudah berkolaborasi dengan data dinas terkait lainya dan Pemda Mimika merespon ini," katanya.

Melalui sensus pertanian ini kata Ouceu, petugas nantinya akan melihat lahan pertanian dan fenomena baru oleh para petani. Petani ini harus dilindungi karena akan berakibat fatal pada sektor perekonomian.

"Ini kalau didiamkan maka tahun-tahun kedepan tidak ada lagi petani. Kalau tidak ada petani kita mau makan apa dan jangan sampai petani habis," katanya.

Hal lain yanga akan dicatatat BPS adalah lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pembangunan rumah, perkantoran, pertokoan dan ini sangat disayangkan apalagi wilayah tersebut adalah tanah subur.

"Sayang kalau wilayah subur dijadikan rumah yang mengancam keberadaan petani. Kami akan lihat luas lahan pertanian berkurang atau bertambah," ungkapnya.

Lanjut kepala BPS, terkait hal ini semua memiliki efek domino seperti ekomoni hingga berujung kemiskinan. Oleh karena itu kerja sama instansi terkait sangat dibutuhkan saat ini.

"BPS hadir membantu masyarakat, pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya yaitu memotret kondisi dan memberi masukan," ucapnya.

Kata dia, petugas pencacahan akan turun kelapangan selama dua bulan sehingga menghasilkan data akurat sesuai prosedur. Para petugas akan dikontrak.

"Kami tidak mau ambil resiko dan petugas harua teliti di lapangan hingga menghasilakan data akurat. Muda-mudahan petugasnya berkualitas karena Mimika adalah barometer Provinsi Papua Tengah," katanya.