Komisi II DPR Papua Apresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Dinas Kehutanan Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komisi II DPR Papua memberikan apresiasi atas kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atas seluruh terobosan dan kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Papua.

Hal ini disampaikan oleh oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw saat rapat kerja dengan mitra OPD rumpun ekonomi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua di Hotel Grand Tabi Entrop, Kota Jayapura, Rabu (15/6/2023).

Menurut Mega, saat ini pihaknya tengah melakukan rapat kerja dengan mitra OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Baca juga: Kisah Peraih Kalpataru dari Papua, Petronela Meraudje: 10 Tahun Mengabdikan Diri di Hutan Mangrove

Ini dilakukan, kata Mega untuk mengevaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun 2022 dan pembahasan program kerja serta anggaran yang dimasukan pada APBD perubahan tahun 2023.

“Jadi dari hasil evaluasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua dimana capaian kinerja dari  program mereka ditahun 2022 lalu mencapai 93 persen,” ujarnya.

Kata Mega, Dinas Kehutanan merupakan satu di antara mitra Komisi II DPR Papua.

Ia melihat, program-program yang mereka buat tepat sasaran kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar pada anggaran perubahan nantinya menuju event Sail Teluk Cenderawasih 2023, Dinas Kehutana harus diberikan anggaran tambahan sebesar Rp 15 milliar untuk perbaikan taman burung dan taman anggrek di Kabupaten Biak.

“Sehingga dengan direhab kembalinya taman burung dan anggrek yang saat ini masuk dalam taman konservasi, maka di tahun 2023 ini nanti bisa ada peningkatan statusnya menjadi Taman Nasional yang nantinya bisa menarik PAD,” terang Mega.

Sementara itu kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Jap Ormuseray menyampaikan, rapat kerja dengan Komisi II DPR Papua ini untuk membahas masalah perekonomian.

Baca juga: Pemerintah Papua Apresiasi Petronela Meraudje yang Berjuang Lestarikan Hutan Mangrove Teluk Youtefa

Yang mana, kata Yan, didalamnya membahas tentang UMKM untuk masyarakat lalu kemudian juga masalah masalah terkait dengan lingkungan.

“Ada satu hal penting yang kami bahas adalah masalah proteksi terhadap masyarakat yang ada di kawasan Youtefa,” kata Yan.

“Terutama mama-mama Papua yang aktivitasnya di hutan Mangrove dimana saat ini terancam karena pengrusakan dan penggusuran hutan Mangrove yang terus terjadi diwilayah tersebut,” sambungnya.

Untuk itu Yan berharap, Komisi II DPR Papua kedepannya bisa mendorong adanya pelaksanaan eksekusi dari regulasi-regulasi yang sudah ada baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk penegakan hukum terhadap perambahan Hutan Mangrove yang terjadi di Teluk Youtefa.

Pasalnya, kata Yan, Hutan Mangrove yang ada di Teluk Youtefa merupakan rumah, pasar, apotik bagi masyarakat yang bermukim diwilayah itu.

Baca juga: DEMONSTRASI: Perempuan Adat Port Numbay Tolak Penimbunan Hutan Mangrove di Pantai Hamadi

Apalagi, kata Yan, di Hutun Mangrove tersbeut merupakan tempat masyarakat mencari makan.

“Kita harapkan sekali ada penegakkan aturan. Perdanya sudah ada tetapi tidak konsisten itu dilakukan di lapangan,” harapnya.

“Hutan Mangrove di sekitar Teluk Youtefa ini harus kita jaga. Kalau tidak, dampak terhadap lingkungan sangat besar seperti abrasi dan lain sebagainya,” tandasnya. (*)