Komisi I DPR Respons Upaya Pembebasan Pilot Susi Air dengan Uang Tebusan Rp 5 Miliar

TRIBUN-PAPUA.COM - Upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Methrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya menjadi sorotan.

Baru-baru ini, Polda Papua menyebut KKB meminta uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan Kapten Philips.

Pihak kepolisian mengungkapkan, permintaan uang tebusan itu telah disiapkan pemerintah daerah dan akan disanggupi dengan proses negosiasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono mengaku, secara pribadi ia tidak sepakat dengan langkah tersebut karena negara seakan mematuhi apa yang menjadi permintaan dari kelompok teroris.

Baca juga: Tak Persoalkan KKB Minta Uang Tebusan Rp 5 Miliar, Panglima TNI: Ini Menyangkut Nyawa Manusia

Kendati demikian, Dave menilai keputusan itu sudah harus diambil mengingat adanya suatu kebutuhan yakni terkait dengan penyanderaan yang sudah lama.

"Kalau saya pribadi itu bukan opsi yang sewajibnya diambil, akan tetapi ini adalah suatu kebijakan yang melihat ada suatu kebutuhan yang harus diputuskan," kata Dave kepada wartawan, dikutip Kamis (6/7/2023).

Legislator Partai Golkar itu meyakini bahwa langkah tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Keputusan yang diambil itu tentu sudah melalui perhitungan dan melihat bahwa sudah sangat terlalu lama kapten itu disandera dan mungkin ini cara terbaik," kata Dave kepada wartawan, dikutip Kamis (6/7/2023).

Dave juga meminta agar aparat penegak hukum bisa bertindak secara tegas terkait dengan peristiwa penyanderaan ini.

Terlebih apa yang dilakukan telah membuat tercorengnya kedaulatan negara.

"Aparat penegak hukum bertindak tegas secara terukur kepada mereka yang bertindak ataupun yang memiliki niatan untuk mengoyak kedaulatan bangsa dan menginjak-injak harkat dan martabat Republik Indonesia," tukas Dave. 

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud Sebut TNI-Polri Harus Profesional dan Tak Ada Campur Tangan Asing

Diberitakan, Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera.

Menurutnya, pihaknya kini dalam proses memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya yang meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

"Ya itu semua masih dalam proses," kata Mahfud saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menuturkan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah adalah keselamatan pilot Susi Air. Tak hanya itu, Ia juga meminta tidak ada campur tangan asing dalam kasus tersebut.

"Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," jelasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

Baca juga: Moeldoko Ungkap Permintaan Selandia Baru soal Upaya Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.

Tanggapan Panglima TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Yudo berpendapat, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa Methrtens maupun masyarakat di sekitar.

Baca juga: Jokowi soal Pembebasan Pilot Susi Air: Banyak Hal yang Kita Lakukan di Sana tapi Tak Bisa Saya Buka

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Oleh karena itu, Yudo menyebut bahwa pemerintah bakal memenuhi permintaan tersebut demi keselamatan semua pihak.

Ia pun berpendapat, langkah pemerintah menuruti permintaan kelompok kriminal tidak akan menjadi preseden buruk karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan.

"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," ujar Yudo.

(Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi I DPR Yakin Upaya Pemerintah dan Panglima TNI Tebus Pilot Susi Air sudah Dipertimbangkan