Ini Penjelasan Kepala BPJN Soal Tuntutan Paket Proyek oleh Pengusaha Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura, Benyamin Elieser Pasurnay angkat bicara perihal pengusaha Papua yang menuntut pihaknya memberikan perhatian khusus.

Benyamin Pasurnay meluruskan tuntutan 15 paket pekerjaan yang diteriaki oleh pengusaha Papua ini.

"Terkait dengan paket pekerjaan yang mereka tanyakan. Sampe mereka menyebut saya menipu. Terkait dengan paket I Katalog itu ada 17 paket pekerjaan," kata Benyamin Elieser Pasurnay kepada wartawan di Abepura, Senin (17/7/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS: Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Digeruduk Pengusaha Papua

Pasurnay katakan, di dalam perjalanan ikatalog itu, dia selaku Kepala Balai memberikan bimbingan kepada mereka (Pengusaha Papua).

"Secara umum paket itu terjadi di Biak. Karena peminatnya tidak ada dan saya mendengar isu bahwa masa hanya di Biak saja terus kami di Jayapura bagaimana."

"Akhirnya saya berdiskusi dengan teman-tenan di Pusat bagaimana caranya untuk kita bisa lakukan lagi di Jayapura," sambung Pasurnay.

Dengan begitu, kata Pasurnay, pihaknya mendatangkan tim guna memberikan penjelasan.

"Kita mendatangkan tim, tim yang datang dan memberikan penjelasan. Dan memang ada beberapa teman-teman pengusaha Papua ini tidak ikut di dalam pertemuan itu," ucapnya.

Sewaktu pertemuan, dirinya bertanya kepada mereka para pengusaha Papua.

Namun, kata mereka percuma saja ikut kita tidak akan dapat.

"Saya sampaikan bahwa, ikut saja siapa tau ada paket-paket yang bisa dikatalogkan. Dan ini kemungkian ada 17 paket yang bisa dikatalogkan," katanya.

Baca juga: Pengusaha Papua Geruduk Balai Pelaksana Jalan Nasional, Ada Apa?

Meski begitu, dalam perjalanan yang bisa dilakukan hanya 2 paket saja dari total 17 paket itu.

"Kami punya data lengkap yang sia tidak bisa kita katalogkan, karena terkait dengan peralatan. Dimana, dalam etalasi penawaran teman-teman tidak memiliki kemampuan peralatan," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya lakukan tender, namun, tender itu dibatasi hanya untuk OAP saja.

"Karena, pagunya hanya 1 sampai 15 miliar. Dan ini memang diaturan Perpres juga seperti itu hanya untuk orang Papua."

"Jadi teman-teman papua silahkan. Dengan catatan harus mempunyai peralatan yang diminta," sambung dia. (*)