Respons Kuasa Hukum Johannes Rettob Terhadap 2 Saksi Ahli: Cenderung Tidak Ungkap Sebenarnya

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sidang mantan Plt Bupati Mimika Johhanes Rettob terus berlanjut di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.

Diketahui, dalam sidang tersebut sudah masuk dalam agenda pemeriksaan saksi ahli.

Dimana, pada Kamis (20/7/2023), sebanyak 3 saksi ahli dihadirkan.

Baca juga: Kuasa Hukum Johannes Rettob Nilai Tidak Ada Kerugian Negara di Pengadaan Pesawat dan Helikopter

Saksi ahli itu diantaranya Dr Ahmad Feri Tanjung yang merupakan Dosen DPK Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dan juga Ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah LKPP dan Penghitungan Kerugian Negara.

Kemudian, Kemudian dilanjutkan dengan saksi ahli, Iwan Budiyono, yang merupakan Auditor Kantor Akuntan Publik Prof Tarmizi dan Akademisi.

Namun, sidang yang dimulai pukul 14.00 WIT hingga pukul 20.30 WIT hanya memeriksa dua saksi ahli saja.

Sementara, pemeriksaan saksi ketiga Dr. Herold Makawinbang, ahli penghitungan kerugian keuangan negara tidak bisa dilanjutkan karena hujan deras dan mati lampu sehingga hakim menunda sidang untuk dilanjutkan pada hari ini Jumat (21/7/2023) pukul 16.00 WIT.

Juru bicara kuasa hukum Johannes Rettob, Iwan Niode mengatakan, hasil audit dari akutan Tarmizi terkait dugaan pengadaan pesawat jenis Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus H-125 di Pemerintah Kabupaten Mimika, diduga tidak sesuai.

Menurut Iwan, dari 3 saksi ahli yang dihadirkan Jaksa baru dua saja yang diperiksa.

Baca juga: 3 Saksi Diperiksa di Sidang Korupsi yang Melilit Johannes Rettob, Bagaimana Nasib Silvi Herawati?

"Pertama yakni Ahmad Fery Tanjung (Ahli PBJ). Saksi ahli Ahmad Tanjung secara formal hanya berbicara soal pengadaan yang tertuang dalam Perpres," kata Iwan Niode kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Abepura, Kamis (20/7/2023) malam.

Kata Niode, jadi keterangan dia (Ahmad Tanjung) analisis mereka dan kuasa hukum berbeda.

"Analisi mereka dan kami berbeda, karena kami meninjau dari aspek swakelola tetapi itu diatur sama-sama dalam Perpres," ujarnya.