Panglima TNI Tak Pilih Opsi Serang KKB untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Nanti Masyarakat Ada yang Kena

TRIBUN-PAPUA.COM - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tak memilih opsi menyerang kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens.

Hal itu lantaran dapat menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Yudo menegaskan, upaya negosiasi untuk membebaskan Mehrtens juga masih terus berjalan.

Baca juga: Sebut Pilot Susi Air yang Disandera KKB Sehat, Pangdam Cenderawasih: Tapi Kelihatan Dia Jenuh

Upaya negosiasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Bupati Nduga dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat.

"Kalau penyerangan yang rugi siapa, kan pasti masyarakat nanti ada yang terkena. Makanya tetap kita kedepankan negosiasi, Pj Bupati Nduga kan sudah sanggup," kata Yudo di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Yudo juga mengingatkan, upaya negosiasi itu tidak mudah dilakukan karena kondisi geografis Papua yang membuat mobilitas tim negosiasi memakan banyak waktu. Oleh karena itu, tidak ada batasan bagi tim negosiasi untuk melakukan tugasnya.

"Kita tungu sajalah hasilnya," kata mantan KSAL itu.

Ia mengeklaim, Mehrtens dalam kondisi sehat selama disandera KKB.

Baca juga: Jokowi Sebut Gunakan Semua Jurus untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Ada Upaya Bawah Tanah dan Atas Tanah

"Ya alhamdulillah sesuai informasi sehat," katanya.

Yudo juga menambahkan, selagi tim negosiasi bekerja, aparat TNI tetap bertugas menjaga situasi keamanan di Papua.

"Kita tetap menjaga situasi supaya tetap kondusif di semua kabupaten, semua distrik. Kita selalu menjaga bersama-sama Polri menjaga situasi supaya tetap terkendali," kata Yudo.

Adapun Mehrtens disandera setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua mengaku diminta menjadi negosiator dalam negosiasi penyanderaan Mehrtens.

Baca juga: Ungkap Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera KKB, Kapolda Papua: Dia Aman dan Sehat

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, permintaan sebagai negosiator itu dilayangkan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egianus Kogoya.

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Frits dalam acara webinar, Selasa (4/7/2023).

"Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator," ujar dia.

Frits mengatakan, kepercayaan kepada Komnas HAM Papua untuk menjadi negosiator berhasil mengurangi dampak ancaman yang dilakukan oleh TPNPB OPM.

Baca juga: Egianus Kogoya Bantah Minta Uang Tebusan Rp 5 Miliar, Ungkap Syarat Bebaskan Pilot Susi Air

Batas waktu yang diberikan untuk penyanderaan pun, kata Frits, diperpanjang dan ancaman penembakan pilot Susi Air pada 1 Juli juga dibatalkan.

"Dan itu jadi perhatian kami, dan ada keberhasilan di situ karena ancaman penembakan tidak terjadi pada tanggal 1 Juli, itu berkat negosiasi, berkat pemantauan, berkat bagaimana Komnas HAM memberikan pandangan-pandangan terkait hak asasi manusia," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Panglima TNI Sebut Pilot Susi Air Sehat, Upaya Negosiasi dengan KKB Terus Dilakukan