Dampak Kekeringan Masuk Lintasan KKB di Papua Tengah, 7.500 Warga Butuh Bantuan

Lokasi terdampak kekeringan tergolong rawan karena masuk dalam wilayah perlintasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tiga kabupaten, yaitu Puncak, Puncak Jaya dan Lanny Jaya.

"Dari Sinak, Puncak, juga merupakan daerah basis KKB," kata Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri di Jayapura, Kamis (27/7/2023).

Pada Sabtu (29/7/2023), bantuan ke lokasi bencana kekeringan akhirnya tersalurkan, setelah Pemerintah Kabupaten Puncak menyewa pesawat milik PT Reven Global Airtransport.

Baca juga: Ini Penjelasan Kemensos soal Bencana Kelaparan di Kabupaten Puncak: Terjadi di 3 Distrik

Pesawat itu membawa bantuan yang terdiri dari 1 drum BBM, 400 kilogram bantuan makanan dari Panglima TNI dan 200 kilogram bantuan makanan dari Pemerintah Puncak.

Selain itu, pesawat Reven Global Air Trasnport PK RVV itu juga membawa Bupati Puncak Willem Wandik.

"Bupati Puncak Willem Wandik terbang menggunakan pesawat Reven Global Air Trasnport PK RVV yang take off dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju bandara Agandume," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu.

Dampak El Nino

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, kekeringan di Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan.

"Diperkirakan musim kemarau terjadi hingga September ini. Intensitas hujan rendah, suhu panas dan pada malam hari suhu udara turun hingga di bawah 10 derajat celsius," kata Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman di Jayapura, Jumat (28/7/2023).

Sulaiman menyebut, bencana kekeringan itu merupakan dampak dari Badai El Nino.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bencana kekeringan di Kabupaten Puncak menunjukkan bahwa dampak El Nino sangat serius.

"Dampak (El Nino) ini tidak main-main. Sudah terjadi di Kabupaten Puncak. Di sana terjadi kekeringan dan gagal panen. Dan enam orang meninggal dunia," ujar Tito saat memberikan materi pada acara penyerahan insentif fiskal untuk daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).