Peduli Kesehatan Gratis ke Orang Asli Papua Tengah, Pemprov Kerja Sama dengan 5 RS di Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah melakukan kerja sama dengan 5 rumah sakit di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Kelima  rumah sakit tersebut, yaitu; RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, dan RS Marthen Indey.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Sumule mengatakan, kerja sama ini guna memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Dampak Cuaca Ekstrem, Pemerintah Cari Solusi Krisis Pangan di Papua Tengah

"Kami sadari bahwa dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Papua Tengah belum memadai dan lengkap, sehingga kerja sama ini dianggap penting sekali dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari Papua Tengah," kata Silwanus Sumule.

Kata Sumule, kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kartu Otsus Sehat (KO SEHAT). Nama ini ambil karena sumber pembiayaannya dari Dana Otsus.

Selain itu peruntukkannya selain kepada masyarakat umum juga lebih khusus bagi OAP yang ber-KTP Papua Tengah.

Apalagi, kata Silwanus, di Kota dan Kabupaten Jayapura banyak mahasiswa dan pelajar dari Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di dua daerah ini.

Sehingga, menurutnya, apabila mereka ada KTP Papua Tengah dan datang berobat di Rumah Sakit yang sudah kerja sama ini maka bisa dilayani secara gratis.

"Prinsipnya, apa yang tidak dicover oleh BPJS, itulah yang akan akan dicover oleh rumah sakit, lalu mereka klaim dan kami bayar," terang Silwanus.

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Sosok Pejabat Ini Coba Tutupi Bencana Kelaparan di Papua Tengah

Menurut Silwanus, ada sejumlah alasan pihaknya membangun kerjasama dengan beberapa rumah sakit tersebut.

Pertama, seluruh warga ber-KTP Provinsi Papua Tengah sebanyak 1,3 juta sudah dijamin dengan Kartu JKN/KIS yang diselenggarakan BPJS.

Hanya saja, menurutnya, ada sejumlah item pembiayaan yang tidak dicover oleh BPJS.