Pemkab Jayapura Disarankan Audit Aliran Dana di Perusda Baniyau

Apakah melakukan restrukturisasi atau dibubarkan.

"Jadi saya ada minta agar OPD terkait agar mengkaji ini dan memberikan telaan untuk perbaikan Perusda," kata Triwarno Kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Sabtu (30/9/2023).

Baca juga: Pengawas Perusda Baniyau Jayapura Diminta Setop Cari Kesalahan Direksi Soal Aliran Dana Rp 11 Miliar

Kata Triwarno, setelah ada telaan, baru dia melakukan tahapan selanjutnya.

"Saya evaluasi dan pemeriksaan, jadi tahapan ini berjalan dulu," pungkasnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Perusda Baniyau, Nelson Ondi mengatakan, pihaknya bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam evaluasi nanti.

Kemudian, Nelson Ondi siap mendukung Pemkab Jayapura dalam proses audit keuangan serta evaluasi manajemen perusahaan itu.

Pihaknya juga telah menyiapkan berkas pendukung pemeriksaan mendalam.

Selanjutnya akan diserahkan kepada Pj Bupati Jayapura dengan tembusan ke Kemendagri.

"Kami libatkan KPK dan Inspektorat Kemendagri saat evaluasi, sebab persoalan Perusda sudah menjadi atensi Kemendagri," kata Nelson kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Selasa (3/10/2023).

Kemudian saat proses evaluasi, Pemda diminta untuk mengacu pada hasil pemeriksaan BPK pada 2017, sebab di situ sudah ada audit internal.

Baca juga: GEGER, Bawas Klaim Ada Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Anggaran di Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura

Selain itu, Nelson menambahkan, pihaknya juga menolak laporan keuangan dari direksi, sejak Januari 2023 hingga saat ini.

"Ini dilakukan sesuai hasil pemeriksaan BPK pada 2017 menyatakan, belum ada produk hukum yang ditetapkan secara khusus untuk standar gaji, serta program kerja yang dilakukan dari direksi," pungkasnya. (*)