Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Berlanjut, Warga Protes: Selesaikan Secara Adat

Sementara, hukum adat di Lembah Baliem bisa digunakan secara arif untuk mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat, juga pembangunan Papua Pegunungan.

Merunut tradisi di Jayawijaya, masyarakat di lembah ini sangat erat kaitannya dengan tanah karena menyangkut identitas.

Bahkan, sejarah mencatat bahwa untuk memperoleh tanah di wilayah yang akan dibangun kantor Gubernur Papua Pegunungan,  terjadi perang antar suku masyarakat di Walesi yang memakan korban.

“Jadi untuk menyelesaikan persoalan tanah pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan ini  harus dibicarakan sesuai tata cara adat masyarakat setempat,” ungkap Ismail kepada Tribun Papua.com melaui pesan Whatsapp, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: VIRAL Bentrok Antarwarga Pecah di Tolikara Papua Pegunungan, Dipicu Pencairan Dana Desa

Menurut Ismail, perolehan wilayah kekuasaan dan tanah, khususnya tanah keramat atau perlintasan leluhur, disimbolkan dengan batas sungai, gunung, batu dan pohon yang bertumbuh di sana.

Sedangkan perolehan perluasan wilayah dilakukan lewat perang suku, karena menurut Asso, khusus tanah hibah ke negara lokasi di Ilyoagec Ima Walesi, tak lepas dari dua hal penting.

“Siapa pemilik tanah paling bawah sebagai tanah keramat perlintasan, nenek tanah siapa di situ sebagai pemilik sah sesungguhnya,” terangnya.

“Jadi marga apa, honai mana, masuk dalam konfederasi perang suku di dalam suku apa, ini yang pertama,” sambung dia.

Wamendagri JWW Sempat Ditolak

Awal Juni 2023, masyarakat adat Wouma, Walesi, dan Assolokobal menolak intervensi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat meninjau lokasi rencana pembangunan Kantor GUbernur Papua Pegunungan.

Koordinator Lintas Tiga Aliansi Distrik Wouma, Welesi, dan Assolokobal, Benyamin Lagowan, menegaskan masyarakat adat Wouma tetap menolak.

"Karena secara de facto wilayah di mana akan dibangunnya Kantor Gubernur masih merupakan wilayah pertanian dan perkebunan rakyat," ujar Benyamin Lagowan kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Jumat (2/6/2023).

Menurutnya, sudah 1 tahun polemik penempatan Kantor Gubernur ini ditolak oleh masyarakat setempat, sehingga harusnya pemerintah sadar diri untuk pindahkan lokasi pembangunan di tempat lain.

"Apakah tidak ada wilayah lain sehingga Wamendagri bersama Pemprov Papua Pegunungan tetap ngotot untuk bangun di lokasi pertanian dan pemukiman warga masyarakat Wouma, Welesi dan Assolokobal."

"Perlu digarisbawahi bahwa lokasi hari ini yang sedang dijadikan lokasi penempatan kantor Gubernur adalah wilayah kekuasaan aliansi Wouma," sambung Lagowan.

Baca juga: Beasiswa Otsus Papua Bermasalah Jelang Kunjungan Jokowi, Jhon Wempi Wetipo: Ditangani Pusat