Info Papua Pegunungan
Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Berlanjut, Warga Protes: Selesaikan Secara Adat
mereka menuding Komnas HAM RI mengumpulkan data secara sepihak, tanpa ada ruang komunikasi dengan pihak yang pro atas pembangunan kantor gubernur.
|
Editor:
Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Tribun-Papua.com/ Arny
Masyarakat dari Distrik Maima mengikuti rapat untuk ketersediaan lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tak hanya itu, kata Lagowan, ada oknum-oknum pro yang mengaku pemilik hak ulayat diserahkan sepihak dengan kepentingan jabatan politik sama seperti di Walesi.
Kata Benyamin, mewakili masyarakat adat Wouma berharap adanya mediasi antara pro dan kontra di Wouma.
"Selama mediasi ini tidak dilakukan maka pihak kontra dari Wouma akan terus melakukan penolakan pencaplokan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.