Tanggapi Pernyataan Bahlil Lahadalia, Senator Filep Wamafma Beri Kritik Menohok

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA – Menteri Investasi,  Bahlil Lahadalia, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menuai kontroversi di media sosial.  

Dalam pernyataan melalui video yang diunggah, Bahlil menyampaikan bahwa selama kinerja Penjabat (Pj) Gubernur di Papua bagus, maka tetap dipertahankan Pemerintah.

Bahlil juga mencatut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pernyataannya.

Sontak, hal itu menuai beragam reaksi dari publik Papua.

Salah satunya, Senator Papua, Filep Wamafma.

Baca juga: Filep Wamafma: 2016 – 2019 PAD Papua Tak Pernah Sentuh 10 Persen dari APBD

Filep mengatakan, bahwa pernyataan Menteri Investasi Bahlil sangat berbahaya.

“Pertama bahwa Pj Gubernur merupakan jabatan karena penunjukkan dan bukan pilihan rakyat,” tulisnya melalui pesan Whatsapp kepada Tribun-Papua.com, Jumat (13/10/2023).

“Konsekuensinya adalah bahwa jabatan Pj Gubernur diimitasi oleh waktu yang tidak panjang,”sambung dia.

Merujuk Pasal 8 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023,  dengan tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun, dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

“Jadi perpanjangannya satu tahun. Masa jabatan satu tahun itu pun disebutkan dapat dikecualikan, sekali lagi dapat dikecualikan,” jelas Filep.

Artinya, lanjut dia, masa jabatan bisa kurang dari itu jika menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur.

Misalnya, dicontohkan Filep,  Pj Gubernur bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, memasuki usia pensiun, menderita sakit fisik atau mental tidak berfungsi secara normal, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaannya, dan meninggal dunia.

“Jadi tidak ada opsi perpanjangan di atas 2 tahun,” terang Filep.

Mencermati pernyataan Bahlil,  Filep menilai, itu hanya menyebarkan narasi pembodohan publik.

“Seolah-olah negara ini milik orang tertentu sehingga bisa diatur suka-suka saja. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat semakin dibodohi oleh penyesatan hukum”.

“Saya pikir pejabat publik selevel Menteri seharusnya tidak seperti itu,”sambung Filep.

Baca juga: Bahlil Minta Freeport Bangun Smleter di Papua jika Ingin Perpanjang Kontrak, Pengamat: Syarat Mutlak

Filep yang menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI itu, lantas menyoroti efek dari pernyataan Bahlil.

Menurut dia, seorang pejabat publik seharusnya berhati-hati dalam memberikan pernyataan.

“Ini kan tahun politik dan tahun elektoral. Pernyataan Saudara Menteri Investasi bisa berpotensi menumbuhkan benih konflik horizontal di antara masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah,” ujar Filep.

Yang mengerikan, kata Filep lagi, ada penyataan Bahlil ‘kamu mau demo pun tetap tidak bisa’.

“Kalimat ini seolah bermaksud membungkam kemerdekaan berpikir kritis masyarakat. Tidak boleh otoriter begitu,”tegasnya.

Apa yang dikatakan Bahlil, menurut Filep, bisa menggelitik publik.

Ucapan Menteri Investasi soal Pj Gubernur, patut dipertanyakan.

“Publik akan bertanya-tanya, apakah ada kepentingan bisnisnya (Bahlil) atau kepentingan politiknya?”.  

Ketimbang memberikan pernyataan polemik dan kegaduhan di tengah publik, Filep pun menyarankan Bahlil lebih fokus pada tugas kementeriannya.

Ada  banyak pekerjaan rumah Menteri Investasi di Papua yang seyogyanya dituntaskan

Mulai dari manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua, khususnya penduduk asli.

Lalu, bagaimana program CSR dari investasi bisa mensejahterakan Orang Papua.

“Yang harus diperhatikan saudara Menteri Investasi adalah bagaimana manfaat investasi bagi penuntasan kasus stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan,”kata Filep.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Dianggap Ilalang di Tubuh Partai Golkar, Ini Sosok yang Menyebutnya!

Filep meyakini, masyarakat tidak mengetahui progres kerja seorang Bahlil melalui kementeriannya, seperti program kawasan ekonomi khusus di Papua Barat Daya, kawasan industri di Papua Barat, dan rencana membangun smelter di Papua.

Bahlil pun diminta berhenti membuat pernyatan kontraproduktif, apalagi sampai mencatut nama Menteri lain bahkan Presiden.

Karena dikuatirkan, pernyataan Menteri asal Fakfak itu justru  menciptakan konflik antarsesama masyarakat adat Papua.

“Atau jangan-jangan Saudara Menteri (Bahlil) tidak mampu sehingga hanya bisa mencatut nama orang,” tukas Filep. (*)