Ratusan Ribu OAP Tidak Sekolah, Akademisi Unipa: Pemerintah di Papua Langgar HAM Berat

Laporan Wartawan, Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -  Akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari Agus Sumule mengklaim,  pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat,  serta Daerah Otonomi Baru (DOB) melanggar  Hak Asasi Manusia (HAM) berat terhadap masyarakat.

Hal ini terlihat dari kelalaian pemerintah dalam dunia pendidikan yakni, membiarkan anak -anak Papua putus sekolah.

Baca juga: Makin Berpotensi, Agus Sumule Saran Pengangkatan DPRK dan DPRP dari Kalangan Anak Muda

Padahal dampak dari tidak bersekolah itu,  bisa menimbulkan penyakit sosial di hari mendatang hingga menurunnya jumlah kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.

"Saya hanya mau kasih ingat bahwa di seluruh wilayah Papua ini ada lebih dari 620.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak sekolah," kata Sumule kepada Tribun-Papua.com lewat pesan singkatnya di Whatsapp, Selasa (17/10/2023).

Mirisnya kata Sumule,  hampir di setiap jenjang pendidikan ditemui ada ratusan ribu generasi muda asli Papua tidak bersekolah.

Untuk jenjang SD ada 244.796 orang,  SMP 224 orang, SMA 328 orang, dan SMK 151.603 orang.

“Miris sekali melihat angka-angka ini,” ucap Sumule.

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31, kata Sumule, tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pendidikan.

Namun jika melihat kondisi masyarakat hari ini, sambung Sumule, sudah  jelas ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang luar biasan bagi masyarakat Papua.

"Ini pelanggaran HAM yang luar biasa karena bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945,” tegas dia.

Melihat fakta ini merupakan masalah serius dan bisa menjadi bom waktu bagi generasi muda Papua.

Baca juga: Akademisi Unipa Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat, Agus Sumule: Minim Guru hingga Sertifikasi

Sumule lantas mempertanyakan komitmen dan kesadaran dari kepala daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Barat dan DOB.

"Apakah dalam RAPBD provinsi, kabupaten/kota tahun 2025 sudah ada alokasi anggaran untuk menangani soal ini? Kalau tidak ada siapa yang harus buat, tunggu sampai kapan baru bisa ada?" tanya dia.

Ia juga merincikan untuk jumlah anak tidak sekolah per provinsi menembus angka puluhan hingga ratuan ribu.

"Provinsi Papua sebanyak 100.391 anak tidak sekolah, Papua Selatan  92.988  orang, Papua Barat 40, 329 orang, Papua Barat Daya 31, 216 anak, dan di Papua Pegunungan ada 95,380 anak,” tutupnya. (*)