Ini Alasan KPK Jemput Paksa Lukas Enembe dari RSPAD Gatot Soebroto

TRIBUN-PAPUA.COM – Lukas Enembe dijempat secara paksa oleh Jaksa KPK di RSPAD Gatot Soebroto.

Akibat proses penjemputan secara paksa tersebut, keluarga dari Lukas Enembe pun melayangkan protes.

Pihak keluarga menilai, KPK tak manusiawi melakukan penjemputan secara paksa, padahal Lukas Enembe sedang sakit.

Baca juga: Lukas Enembe Dijemput Paksa KPK, Kuasa Hukum: Ada Apa-apa Dengan Beliau, Mereka Tanggung Jawab

Sekadar diketahui, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe kembali dibantarkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Jumat (6/10/2023).

Akibatnya, pembacaaan vonis yang sedianya bakal dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (9/10/2023) pun ditunda.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, berdasarkan informasi terkini yang pihaknya dapatkan dari tim dokter Lukas sudah membaik.

“Informasi yang kami peroleh dari keterangan tim dokter, sejauh ini yang bersangkutan sudah bisa rawat jalan,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).

Karena kondisi yang telah membaik, sidang pembacaan putusan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas akan digelar besok, Kamis (19/10/2023).

Baca juga: DETIK-DETIK Lukas Enembe Dijemput Paksa Jaksa KPK, Keluarga Sempat Protes

Terpisah, kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona menyebut kliennya telah dibawa tim Jaksa KPK dari RSPAD Gatot Soebroto pada Selasa (17/10/2023) sore.

Petrus mengeklaim kondisi Lukas ketika dibawa masih sakit parah, tidak berdaya, kedua tangannya bengkak, dan sulit berjalan.

Ia juga mengungkit kondisi Lukas yang memiliki sakit ginjal dan riwayat stroke empat kali.

"Selain itu, pada Senin, Pak Lukas juga sempat muntah saat dibawa dari ruang CT Scan ke Unit Stroke dan di kamar juga mengeluhkan mual sekali," ujar Petrus dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Lukas Enembe Dijemput Paksa dari RSPAD, Alius Enembe: KPK Tidak Manusiawi

Sebelum membawa Lukas, kata Petrus, Jaksa KPK bertanya kepada tim kuasa hukum apakah Gubernur Papua itu akan mengikuti sidang vonis melalui online dari rumah sakit atau secara offline di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.