Kurang Strategis, BPPKLN Papua dan Stakeholder Bahas Pembangunan PLB Laut Kawasan Kota Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua bersama stakeholder di lingkup Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi pembangunan  kawasan perbatasan, Rabu (1/11/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Batas Wilayah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, Dolfinus Kareth mengatakan, rakor ini  sejumlah hal penting di wilayah perbatasan.

"Dua topik yang dibahas, diantaranya rencana pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) Laut Kawasan Kota Jayapura dan membahas rencana aksi infrastruktur," kata Dolfinus dalam sambutanya.

Baca juga: BPPKLN Papua Ajak Konsulat PNG Sambangi Warga Perbatasan di Yabanda Keerom: Ini yang Dibahas

Menurut Dolfinus, pertemuan ini difokuskan pada rencana pembangunan PLB Laut Kawasan Kota Jayapura.

"Pos PLB Laut di Hamadi lokasinya kurang strategis karena berada di tengah pemukiman dan tempat pelelangan ikan, serta jauh dari kawasan perairan,"sebutnya.

Menurutnya lagi, PLB yang menjadi tempat pelaporan WNA PNG itu kurang mendapat pengawasan yang baik.

"Berada dalam kawasan pemukiman masyarakat, sehingga setiap kali WNA PNG yang masuk lewat laut sulit untuk mendapat pengawasan dari petugas," beber Dolfinus.

Tak hanya itu, orang maupun barang tidak terpantau dan menjadi pintu masuk ganja dari PNG.

Lokasi PLB tersebut membuat petugas tidak optimal melakukan pengawasan.

"Karena sulit membedakan mana yang warga PNG dan mana yang Indonesia. Sekali lagi, pos ini tidak representatif," ungkap Dolfinus.

Dolfinus berharap, pertemuan ini seluruh stakeholder bisa memberikan masukan dan rekomendasi.

"Agar kedepan kita bisa bangun Pos laut yang representatif, ini penting agar petugas kita bisa memantu masyarakat PNG yang masuk melalui laut," harap dia.

Baca juga: Tingkatkan Manajemen UMKM, BPPKLN Papua-Pemkab Sarmi Ingin Pengusaha Kawasan Perbatasan Mandiri

Sementara itu, Kepala BPPD Kota Jayapura Matius Pawara mengatakan, tugu batas laut sudah tidak representatif untuk digunakan.

"Memang posisi PLB yang ada di tengah pemukiman masyarakat di Hamadi membuat sedikit sulit lakukan pemantauan," katanya.

Namun, sambung Matius, pihaknya gencar melakukan pengawasan laut di Kota Jayapura.

“Pos Lintas Batas (PLB) laut jika dibangun akan diposisikan dengan pos angkatan laut yang sudah ada. Jadi bisa bersinergi," tandasnya. (*)