Marinus Yaung Sebut MRP Sebaiknya Dibubarkan, Wamendagri: Tidak Ada Relevansinya!

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Wamendagri, John Wempi Wetipo pun akhirnya menanggapi pernyataan dari akademisi Uncen, Marinus Yaung soal lembaga kultur Papua atau Majelis Rakyat Papua sebaiknya dibuarkan saja.

Menurut Wetipo, pernyataan tersebut sangat tidak ada relevansinya.

Baca juga: DIDUGA DENDAM POLITIK Jhon Wempi Wetipo Terhadap Lukas Enembe, Marinus: Pilkada Gubernur Papua 2018

"Saya lihat kemarin ada berita dan catatan dari Marinus Yaung mengatakan bahwa MRP dibubarkan. Kalau MRP dibubarkan Saya kira tidak ada relevansi dengan pernyataan yang beliau (Marinus Yaung) sampaikan," kata Wetipo.

Sebelumnya, Dosen Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung kepada Tribun-Papua.com melalui pesan WhatsAppnya, Senin (6/11/2023) mengatakan, pelantikan anggota MRP periode 2023-2028 adalah hasil dari praktek politik devide et empira Jakarta terhadap Papua.

Ia menduga, kursi kekuasaan MRP direbut dengan cara Papua menipu Papua.

"Papua fitnah Papua, dengan strategi kami merah putih, mereka bintang Kejora, maka lebih baik kaka Jenderal Tito Karnavian jangan lantik anggota MRP," kata Yaung.

Dikatakan, kursi kekuasaan MRP yang direbut orang Papua lain dengan cara-cara penghianatan sesama orang asli Papua bakal membuat MRP ke depan menjadi lembaga pelengkap penderitaan orang Papua.

Baca juga: Peryataan Wamendagri Soal Orpa Nari dan Benny Sweny, Marinus Yaung: Tak Adil dan Diskriminasi

Untuk itu, ia meminta Mendagri Tito Karnavian kalau tidak melantik tiga orang asli Papua representasi adat dan agama, yakni Orpa Nari, Robert Wanggai, dan Benny Sweny maka bubarkan saja lembaga MRP.

"Kalau pertimbangan Kemendagri bahwa mereka bertiga tidak lolos proses bersih diri atau clearing house tim seleksi BIN, Kemenkopolhukam, Kejaksaaan Agung, dan Kemendagri maka kasus kejahatan politik ini akan menjadi bom waktu yang membahayakan hubungan Jakarta-Papua pasca-Jokowi," jelasnya.

Menurut Yaung, mereka bertiga tidak dilantik karena tim clearing house dapat laporan dari orang-orang Papua merah putih.

"Mereka bertiga kader Lukas Enembe dan terlibat dalam aksi MRP pimpinan Timotius Murib yang mendukung referendum politik Papua di periode kepemimpinannya," tukasnya. (*)