Kongres ke-I di Sentani Bagian dari Faksi Baru, Presiden ULMWP: Tidak Ada Kaitannya dengan Kami

Laporan wartawan. Tribun-Papua.com Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA  - Badan Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melalui Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, Kongres-I yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan kegiatan ULMWP, melainkan bagian dari kegiatan faksi gerakan masyarakat Papua untuk membahas pemerintahan sementara.

"Kami melihat ini sebagai kegiatan faksi baru yang muncul yang dilakukan oleh PNPB yang dimunculkan oleh Tuan Benny Wenda melalui pemerintahan sementara," ungkap Manasye Tabuni saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023).

Baca juga: ULMWP Bakal Gelar Kongres Pertama, Ini yang Dibahas!

Manasye Tabuni berharap faksi baru  tersebut kedepannnya bisa bergabung sebagai faksi pergerakan rakyat dalam honai besar ULMWP.

"Silahkan saja (Panitia Kongres I) ini merupakan hak politik mereka dan merupakan bagian dari demokrasi untuk perjuangan ke depan, tapi ULMWP sudah mengelar KTT II secara sah,"terangnya sembari menunjukan hasil KTT II beserta ringkasan Undang- Undang ULMWP. 

Manasye Tabuni juga menyebut, bahwa ULMWP juga telah melakukan KTT kedua setelah deklarasi Saralena 2014 di Vanuatu.

"Puncak di mana gerakan Papua merdeka bersatu di sana. Setelah itu semua pimpinan melakukan kongres pertama 2017 dan 2023. Ini Kongres ke- II, seharusnya KTT yang kedua ini digelar pada 2020 tetapi karena Covid-19, maka legislatif dari tiga pendiri ini bersepakat untuk memperpanjang jabatan  Tuan Benny Wenda sampai Covid berakhir, dan mempersiapkan amandemen konstitusi yang akan ditetapkan pada KTT II,"beber dia.

Masih dikatakan Manasye Tabuni, hal yang terjadi di luar kesepakatan ULMWP adalah Beny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara saat pandemi Covid-19 itu.

"Jadi KTT II kemarin kami pertanyakan itu juga, tapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak terjadi dan dalam komisi konstitusi, mereka juga menghapus pemerintahan sementara, ada dua komisi program dan konstitusi,”terangnya.

Saat itu, sebagai pemimpin sidang Ediaon Waromi dan Buktar Tabuni.

Dinamika berjalan dengan baik kendati ada riak-riak tetapi berhasil dengan sebuah konsensus.

“Jadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak menggelar Kongres ke-I ini merupakan bagian dari faksi pemerintahan sementara yang pada saat KTT II sudah tidak disahkan undang undang pemerintahan sementara,”ujar Manasye Tabuni.

"Dalam UUD ULMWP pada alinea terakhir tentang peralihan, semua konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi. Jadi kami pikir sudah selesai di KTT dari semua kesepakatan bersama," katanya.

Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Papua Tuntut Deklarator ULMWP Soal Konstitusi dan Kontroversi MSG

Sebagai anggota eksekutif, Manasye Tabuni menilai kongres tersebut merupakan kegiatan pemerintah sementara yang mungkin saja akan menjadi faksi baru sendiri.

"Ini sebenarnya agenda pemerintahan sementara bukan ULMWP. Karena kalau mereka jalan dengan pemerintahan sementara masyarakat tidak akan datang, Jadi mereka memakai ULMWP untuk menarik masyarakat (datang)," tegasnya.