Ribka Haluk Harapkan Pemerintahan Bersih dan Bebas dari Korupsi di Wilayah Papua Tengah

“Jadi prinsipnya kita ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,” tegasnya.

Auditor Ahli Madya PPUD Idjen Kemendagri, Sappe Pakpahan menuturkan selama monitoring dan evaluasi selama 3 har ini, ia bersama tim melihat adanya komitmen dari pimpinan daerah Provinsi maupun 8 kabupaten.

Selain itu admin dari pengimput MCP juga memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja sama denggan OPD-OPD terkait dalam menyajikan data untuk pengisian masing-masing evidence yang dibutuhkan.

Baca juga: KPK Geledah Kantor BPK Papua Barat, Patrice Sihombing dan Pj Bupati Sorong Tersangka Korupsi

“Selama tiga hari ini hasil kemajuan yang signifikan terjadi di sleuruh daerah di Provinsi Papua Tengah, tentu ini merupakan hasil yang baik. Sehingga kedepan kita percaya pengisian MCP KPK bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tuturnya.

Ia menambahkan aplikasi MCP ini dibuat oleh KPK dengan 8 area, yang mana hal itu merupakan bagian dari tugas yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD danTata Kelola Desa.

“Ini dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi, sebab di KPK itu ada deputi pencegahan. Bagaimana pemerintah daerah itu diharapkan mencegah terjadinya koprupsi, sehingga apa pun yang kita lakukan terpantau oleh teman-teman di KPK,” pungkasnya (*)