Filep Wamafma: Investasi Itu Penting, Tapi Jangan Memarginalkan Masyarakat Adat dan OAP 

Laporan wartawan. Tribun-Papua.com Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA  - Senator Papua Barat,Filep Wamafma menekankan pentingnya keterlibatan secara aktif masyarakat adat dan orang Asli Papua dalam setiap investasi yang masuk di tanah Papua. 

Filep mengatakan di Papua Barat dan Papua saat ini investasi terus bertumbuh sebagaimana tercatat dalam data Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat.

"Berdasarkan data tersebut, pada bulan Juli 2023 yang lalu, realisasi investasi periode Januari-Juni 2023 atau semester I mencapai Rp970,112 miliar. Capaian investasi terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp328,074 miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp642,038 miliar," jelas Filep dalam rilisnya yang diterima Tribun-Papua.com, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Filep Wamafma Minta DAU Nasional dan DBH Migas Dinaikkan Persentasenya: Khusus untuk Pendidikan

Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan PSN Proyek Tangguh Train 3 dan tiga proyek hulu migas dan turunannya di Papua Barat.

"Ketiganya adalah Proyek Ubadari CCUS, proyek hilirisasi Blue Ammonia dan Lapangan Migas Asap Kido Merah," terang Filep.

Ia pun mengapresiasiPresiden Jokowi yang membangun Papua, diantaranya dengan pendekatan investasi.

Hal ini sangat bermanfaat terhadap keuangan nasional dan khususnya peningkatan PAD bagi provinsi dan kabupaten di tanah Papua.

“Memang investasi di Papua Barat itu penting, namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat adat dan OAP terlibat aktif dalam setiap investasi yang masuk, dari hulu sampai ke hilirnya " ujarnya.

Hal ini agar masyarakat berperan dan merasakan manfaatnya secara langsung langsung.

"Jangan sampai investasi masuk tapi justru memarginalkan masyarakat adat dan OAP, ini jelas sangat keliru,"tegas Filep.

Filep lantas mengungkapkan data per Maret 2023, di mana Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi nasional, yaitu lebih dari 5 persen sesuai data BPS.

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan di Papua Barat juga menunjukkan perlambatan dibandingkan Agustus 2022, yang tercermin dari meningkatnya Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Papua Barat dari 5,37 persen pada Agustus 2022 menjadi 5,53 persen pada Februari 2023.

“Melihat data itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah masyarakat adat dilibatkan dalam seluruh investasi di Papua Barat? Ini bagian penting dan pokok untuk diperjelas, termasuk melihat situasi riil di tengah masyarakat, terutama ring I kawasan investasi,” ungkap Filep.

Menurut Filep,  bahwa UU Otsus dengan tegas telah mengatur dan memberikan afirmasi yang sangat signifikan terhadap posisi masyarakat adat dan OAP untuk dilibatkan dalam kegiatan perekonomian termasuk investasi.