Pengusaha Asli Papua Tagih Janji Gubernur Papua Pegunungan: Janji Bakal Aksi Lagi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage 

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA — Sejumlah masyarakat yang berasal dari 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan yang tergabung dalam pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kembali mendatangi Kantor Gubernur di Wamena untuk menagih janji Penjabat Gubernur papua Pegunungan terkait pembagian lelang proyek senilai Rp 50 miliar, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Soroti Adanya Diskriminasi Terhadap Pengusaha OAP, Jhon Gobai: Perlu Proteksi Khusus

Koordinator aksi, Jhon Matuan mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan merupakan tuntutan yang sebelumnya pernah disampaikan 4 bulan lalu tentang lelang paket proyek yang dialokasikan untuk pengusaha OAP.

“Sampai hari ini kita tunggu janji di atas janji, jadi kita bingung Provinsi Papua Pegunungan ini datangnya untuk siapa, pekerjaan-pekerjaan besar ini kebanyakan dikerjakan teman-teman non OAP,” katanya.

Lebih lanjut Jhon Matuan menjelaskan, sebagian besar pengusaha OAP dari 8 Kabupaten di Papua Pegunungan tidak mendapatkan bagian paket proyek.

Untuk itu, ia meminta agar Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai bisa menemui pengusaha OAP untuk menindak lanjuti kesepakatan yang sebelumnya dilakukan dengan pengusaha OAP tentang pemerataan pembagian paket proyek.

“Kami berharap pak Pj kalau besok datang tolong temui kami agar bisa mendengar langsung aspirasi para pengusaha,” pintanya.

Baca juga: Oknum Pengusaha Dipidana 2 Tahun dan Denda Rp 3,4 Miliar Karena Tidak Menyetor Pajak

Sementara itu, ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Musa Haluk meminta agar pemerintah dan para pihak terkait di Papua Pegunungan bisa segera memberikan respons atas apa yang menjadi aspirasi pengusaha OAP.

“Satu minggu lagi masuk natal, jadi apa yang menjadi tuntutan teman-teman bisa realisasi secepatnya supaya mereka yang punya kebutuhan natal itu bisa lihat atau bisa belanja semua,” ujarnya.

Dikatakan, Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan hadir melalui DOB untuk masyarakat Papua, diharapkan pemerintah bisa mendengar dan respons karena tuntutannya merupakan hak yang dijamin undang-undang Otsus Papua.

Baca juga: Yayasan DKK Resmikan Gedung PKBM Sarbini dan Bangun Proyek Air Bersih bagi Korban Gempa Cianjur

“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hadir di kita punya daerah jadi jangan melukai pengusaha Papua, mereka tidak mengemis tapi mereka menuntut hak mereka, karena otsus lahir demi mereka,” katanya

Aksi pengusaha OAP tidak mendapat respons dari pejabat. Bahkan Gubernur pun kabarnya sedang dinas di luar Papua.

Masa aksi membubarkan diri tanpa mendapat jawaban pemerintah, dan berjanji akan melakukan aksi serupa.

“Jadi teman-teman hari ini kita pulang besok kita datang ke kantor ini lagi ketemu gubernur,” kata Korlap aksi. (*)