Konferensi Meja Bundar Jadi Awal Mula Berdirinya Irian Barat

TRIBUN-PAPUA.COM - Pemerintah Belanda akhirnya memberikan kedaulatannya atas tanah Irian Barat kepada Indonesia pasca Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1945.

Walau menyerahkan kedaulatannya ke Indonesia, Belanda masih berkonflik dengan Indonesia karena merasa masih berhak atas tanah Irian Barat.

Baca juga: KOLONIALISME di Papua

Saat itu, Belanda menginginkan Irian Barat terbentuk sebagai negara sendiri.

Ingin mewujudkan niatnya, Belanda membawa persoalan tersebut ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Pada akhirnya, Belanda bersedia berdiskusi kembali dengan Indonesia, yang kemudian terbentuk perjanjian New York. 

Melalui perjanjian tersebut, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNITEA).

Namun, Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). 

Hasil Pepera menunjukkan bahwa Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Nugini Belanda

Nugini Belanda mengacu pada wilayah Papua atau Irian Barat yang sementara itu adalah wilayah luar negeri dari Kerajaan Belanda tahun 1949. 

Selama revolusi Indonesia, Belanda telah melancarkan aksi polisi untuk mengambil wilayah Papua dari Republik Indonesia. 

Baca juga: Apa itu Kolonialisme?: Pengertian, Latar Belakang dan Hubungan Imperialisme

Belanda menjajah Papua, karena Papua banyak menghasilkan hasil bumi.  Di bawah kekuasaan Belanda, Papua diharuskan untuk memberikan setiap hasil bumi mereka, tetapi Papua tidak melakukannya. 

Kendati demikian, Belanda tetap ingin memerdekakan Papua atau Irian Barat. 

Alasannya, Belanda telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak awal abad 19 untuk menjamin Papua Barat resmi menjadi wilayah koloni. 

Dengan demikian, Belanda merasa menjadi pihak yang paling mendukung Papua Barat daripada Indonesia.

Sengketa dengan Belanda

Berdirinya Papua sendiri berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan pada 27 Desember 1949. 

Melalui konferensi tersebut, dihasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia.  Namun, KMB masih menyisakan kekacauan bagi pihak Indonesia dan Belanda.

Baca juga: SEJARAH dan Arti Kata Keerom Menurut Frankenmolen

Kedua negara ini masih merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat.  Belanda ingin Papua bagian barat berdiri sebagai negara sendiri di bawah kendali Kerajaan Belanda. 

Alasannya adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Oleh sebab itu, Belanda ingin Papua berdiri sebagai negara sendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda. 

Namun, sebaliknya dengan Indonesia yang ingin seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan beberapa kali perundingan, tetapi masih belum juga menemukan titik temu.

Karena Belanda tetap bersikeras ingin mempertahankan Papua, akhirnya masalah ini dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Dalam Sidang Umum PBB bulan September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan agar Papua atau Irian Barat berada di bawah PBB. 

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Majelis Umum PBB.  Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. 

Ia menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut. Setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya bersedia kembali berunding dengan Indonesia.

Baca juga: Pepera 1969 dan Resolusi 2504 Dianggap Ilegal oleh WPLO, Ini Kata Steve Mara

Pepera 1969

Pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). 

UNTEA adalah badan pelaksana sementara PBB yang berasa di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. 

UNTEA sendiri dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status Papua Barat. 

Dalam perjanjian New York, Indonesia disyaratkan untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pepera merupakan pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969.  Melalui Pepera, rakyat Papua akan memutuskan sendiri apakah bersedia untuk menjadi bagian dari Indonesia atau tidak.

Baca juga: Isu Papua Absen dalam Debat Capres 2024

Kemerdekaan

Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA.

Akhirnya, pada 31 Desember 1962, kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dimulai, di bawah pengawasan PBB. 

Bendera Belanda juga diganti dengan bendera sang Saka Merah Putih. Tanggal 1 Mei 1963, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. 

Kedudukan Papua Barat semakin pasti setelah diadakan referendum act of free choice atau Pepera pada 1969. 

Hasil Pepera membuktikan bahwa sebanyak 1.025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. 

Kemudian, hasil Pepera dibawa ke Sidang Umum PBB. Pada 19 Desember 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera. 

Setelah itu, Soeharto mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.  Kemudian, sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Provinsi Irian Barat atau Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua.

Lalu, tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi, yaitu timur dengan tetap disebut Papua, sedangkan bagian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia