Isu Papua Absen dalam Debat Capres 2024

ISU pertahanan dan keamanan di Papua luput dari pembahasan dalam debat calon presiden 2024.

Padahal, tema debat ketiga Pilpres 2024 adalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Konflik di Papua hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Konflik bersenjata, kesenjangan sosial dan keadilan telah berlangsung beberapa dekade di Tanah Papua.

Baca juga: Anies Baswedan: Food Estate yang Digadang Kemenhan di Era Jokowi Gagal

Bermula dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang bermuara kepada kembalinya Tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV), muncullah gerakan-gerakan resistensi yang berseberangan dengan keputusan tersebut.

Konflik berlarut tersebut belum menunjukkan titik terang permanen.

Dengan akan segera beralihnya tongkat estafet pemerintahan kepada pemimpin yang baru, maka para kandidat sudah selayaknya mengalamatkan komitmennya terhadap konflik tersebut.

Absennya isu Papua dalam debat calon presiden merupakan hal yang disayangkan.

Tidak adanya pertanyaan dari panelis kepada para calon maupun pertanyaan yang saling dilontarkan oleh para calon menunjukkan isu Papua tidak berada dalam puncak daftar belanja permasalahan pemerintah.

Minimnya literasi dan kesadaran terkait konflik Papua menjadi hal yang memprihatinkan jika menilik ke belakang banyaknya korban yang berjatuhan, baik dari TNI/Polri maupun warga sipil.

Setidaknya terdapat beberapa urgensi yang mendorong konflik Papua untuk dibahas dalam forum terbuka para kandidat.

Pertama, penyelesaian isu Papua tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan militer.

Baca juga: Kelly Kwalik, Prabowo dan Pembebasan 11 Peneliti Ekspedisi Lorenz di Papua

Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) menggunakan gabungan metode gerilya dan terorisme dalam melancarkan aksinya.

Maka, upaya mengatasinya tidak semata-mata dengan melakukan operasi militer guna melenyapkan sel-sel aktif kelompok separatis teroris, melainkan dengan memenangkan hati dan pikiran rakyat di Papua agar tidak menjadi simpatisan dan sel-sel tidur yang berpotensi menyeberang ke pihak separatis.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, guna memperkecil gap ketertinggalan dari daerah lainnya.