POLEMIK Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Pemerintah Jangan Abaikan Penolakan Masyarakat

“Negara tidak boleh mengambil kesempatan dalam saat ini pemerintah provinsi Papua Pegunungan.”

"Itu hak rakyat dan mahasiswa. Pembangunan adalah hak rakyat. Dan tidak boleh ditawar soal ganti rugi tanah dan sebagainya. Jadi yang menerima karena petani, karena penggarap mahasiswa, tidak usah merasa bahwa sedang dieksploitasi karena itu berbeda. Karena persoalannya adalah pemerintah mengabaikan pemilik hak ulayat yang kontra," sambungnya.

Baca juga: Cipayung Jayawijaya Geruduk Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Tolak Sumule Tumbo Jabat Pj Sekda

Ia menyampaikan jika pemerintah tidak segera mengajak bicara akan terjadi akumulasi penolakan yang besar.

"Ini bukan ancaman dari masyarakat yang menolak tapi ini adalah memberitahukan dinamika yang tidak dilihat. Yang bisa saja menjadi momentum atas satu persoalan yang lain muncul, padahal itu menjadi satu persoalan," jelasnya.

"Jadi dalam hal ini pemerintah harus bersikap bijakasana dan jangan hanya mau mendengar orang yang sepaham dengan dia. Ini kan gaya pemerintah, ini bukan dialog, sebagai pemimpin harus menerima orang yang pro dan kontra," jelasnya.

Sebagai pengacara, pihaknya akan membuat pilihan langkah hukum, tapi baiknya menjadi langkah selanjutnya.

Anum juga menilai situasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lokasi pembangunan bahwa ada masalah yang belum terselesaikan.

"Kalau tidak ada masalah tidak perlu aparat kan. Dengan ada aparat ada masalah yang belum diselesaikan.”

“Kalau belum mengambil sikap bekerjasama dan membahas solusinya akan menjadi besar dan tidak akan selesai. Ini bukan ancaman tapi ini dinamika dibawah. Jadi tidak boleh fakta yang satu mereduksi fakta yang lain. Harus diangkat sama-sama," pungkasnya. (*)