Ini Atensi Khusus KASN untuk Pemkab Mimika

Agustinus Fatem mengungkapkan, para pejabat harus menduduki jabatan sesuai aturan sehingga dirinya bisa mengeluarkan kebijakan yang sah.

"Jadi kalau tidak sesuai aturan makan kebijakan dikeluarkan tidak sah begitupun fasilitas negara yang digunakan, dan jangan sampai ada temuan dikemudian hari," bebernya. 

Baca juga: 7 Yayasan dan Panti Asuhan di Timika Dapat Sumbangan Mobil dari Pemkab Mimika

Kata dia, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentu memiliki wewenang promosi atau demosi tetapi pelaksanaan harus sesuai aturan.

"Jadi tidak boleh jadikan kewenangan itu dengan hal yang salah karena semua ada batas aturan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN di koridor jabatan.

"Semua ada koridornya dan selalu selaku KASN selalu mengingatkan hal ini kepada pimpinan daerah," ucapnya.

Menurutnya, pejabat menduduki jabatan salah juga harusnya tidak bisa naik pangkat karena salah prosedur.

"Jadi karirnya akan terbatas karna nanti ada kenaikan pangkat harus ada surat rekomendasi KASN untuk dilakukan seleksi," tandasnya. (*)