BPS Mimika Canangkan Zona Integritas WBK-WBBM Hingga Coffee Morning dan FGD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (2/5/2024) di Hotel Horison Ultima Timika.

Selain pencanangan WBK dan WBBM BPS Mimika juga mengadakan coffee morning Focus Group Discussion (FGD) serta halal bi halal bersama Pemda Mimika dan instansi terkait lainnya.

Baca juga: Mobilisasi Warga Non-Papua Pendulang Emas di Wilayah Mimika Barat Tengah Meningkat

Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura pada kesempatan itu mengatakan, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM ini merupakan hal baik untuk dideklarasikan guna membangun dan mengimplementasikan birokrasi secara baik untuk melayani publik di satuan kerja masing-masing.

"Kuta semua disini adalah pelayan masyatakat dengan menghasilkan data akurat. Kami juga ada aplikasi  strategis BPS dan bisa dilihat oleh semua orang," kata Ouceu kepada Tribun-Papua.com.

Ia mengatakan, pencanangan zona integritas telah dideskripsikan dalam mewujudkan visi dan misi BPS dengan melakukan survei kebutuhan data berguna untuk pemerintah daerah dan masyarakat.

"Tahun 2023 BPS Mimika mencapai angka 100 persen terkait pelayanan statistik. Kami harus siap apabila ada OPD meminta bantuan melakukan pembinaan di bidang masing-masing," ujarnya.

Kepala BPS Mimika mengatakan, zona integritas BPS telah berjalan serta membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait di Kabupaten Mimika.

"Jadi peran BPS menjadi sangat sentral sehingga kami harus menghasilkan data akurat sesuai hasil potret dilapangan," katanya. 

Baca juga: Gelar Rapat TIMPORA, Imigrasi Mimika Ingin Tenaga Kerja Asing Lebih Tertib

Sementara Asisten I Setda Mimika, Robert Kambu mengatakan, setiap daerah memiliki kewenangan lebih luas pengembangan pembangunan daerah harus sesuai dengan SDM yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi penting dan strategis untuk menuju ke arah yang lebih baik sesuai data dan informasi akurat.

"Jadi kebutuhan data informasi mutlak diperlukan oleh publik agar mendapatkan gambaran benar dan objektif sesuai dengan data dihasilkan oleh BPS," katanya.

Menurut Robert, indikator potensi kemajuan daerah untuk mengetahui kondisi ekonomi pembangunan di suatu daerah sesuai data akurat dihasilkan.

"Data akhir dihasilkan untuk mengetahui peningkatan ekonomi di suatu daerah sehingga menjadi acuan pemerintah," ucapnya.

Ketersediaan data lanjut Robert, menjadi salah satu tugas dilaksanakan BPS dengan memanfaatkan berbagai sumber data dari semua pihak.

"Ini perlu adanya kolaborasi antara semua pihak agar BPS bisa memotret segala kondisi yang ada untuk memajukan Kabupaten Mimika," tandasnya. (*)