POLEMIK Pemindahan Makan Theys Hiyo Eluay

“Jadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Theys, pemerintah Jayapura harus minta pendapat pada rakyat Papua dan pilar otsus, yaitu Majelis Rakyat Papua.”

“Beliau dimakamkan di tanah itu atas kesepakatan bangsa Papua, bukan atas kesepakatan keluarga,” ujar Ones.

Pemkab Jayapura Enggan Berkomentar

BBC News Indonesia menelusuri rencana pemindahan makam Theys kepada pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Jayapura.

Kepala Bappeda Jayapura, Parson Horota, meminta penjelasan hanya kepada Triwarno atau Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi.

Merujuk Peraturan Bupati Jayapura 16/2017, dua tugas instansi yang dipimpin Parson antara lain mengoordinasikan penyediaan infrastuktur dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan.

Sementara itu, melalui pesan teks, Hana Salomina menyatakan “belum mengetahui rencana tersebut”.

“Saya ketua tim tanah belum membahas rencana itu,” kata Hana.

Sebelum Triwarno dilantik menjadi Penjabat Bupati Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada 20 Desember 2022, Hana diserahi tugas sebagai pelaksana harian orang nomor satu di kabupaten tersebut. Hana kini tengah membidik jabatan bupati Jayapura yang akan diperebutkan pada pilkada serentak, akhir November mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir dia menggalang dukungan dari para ondofolo di Sentani.

Berisiko Memunculkan Persoalan

Pastor Jhon Alberto Bunai, Imam Katolik asli Papua sekaligus koordinator Jaringan Damai Papua, sebuah kelompok inisiatif yang berupaya memediasi dialog Jakarta-Papua, khawatir pemindahan makam Theys akan memicu persoalan besar.

Dari kaca mata tatanan adat, menurut Jhon, relokasi makam Theys adalah sebuah pelecehan terhadap seorang ondofolo yang dikebumikan di tanah yang dia pimpin.

“Adat di Papua tidak mengenal istilah memindahkan kuburan,” ujarnya.

“Ini sesuatu yang tidak baik—memindahkan seorang kepala suku dari tanahnya dengan alasan sepele ‘penataan kota’. Mengangkat seorang tokoh besar, seorang ondofolo dari tanahnya, secara adat bisa mendatangkan murka, bukan untuk orang non-Papua, tapi untuk kami,” kata Jhon.

Jhon mempertanyakan maksud penataan tata ruang Sentani yang dia anggap problematis ini.

Apalagi menurutnya, terdapat persoalan mendasar yang lebih penting untuk dituntaskan pemerintah—dari selokan penuh sampah dan jalan-jalan yang bolong.

Menurut Jhon, pemerintah harus menghentikan rencana pemindahan makam Theys.

Dia berkata, penataan tata ruang kota, termasuk pembangunan taman dan alun-alun, harus berporos pada keberadaan kuburan Theys.

Kebijakan apa pun terkait dengan makam Theys, kata Jhon, mesti selaras dengan kehendak orang-orang asli Papua.

“Sewaktu Theys meninggal, keluarganya sudah menyerahkan jenazahnya kepada orang Papua,” ucap Jhon.

Theys adalah panutan bagi seluruh ondofolo di Suku Sentani, kata Anderson Tokoro, ondofolo Kampung Simporo.

Dia berkata, Theys adalah ondofolo terbesar. Anderson heran karena makam Theys akan diangkat dari tanah adat yang dikuasainya sebagai kepala suku terbesar.

“Kami harus menjaga nama baiknya, bagaimanapun caranya, karena itu juga akan berdampak pada kami para onfolofo,” kata Anderson.

Tanggapan Kaum Muda

Yuli Makanuay lahir pada awal dekade 1990-an. Saat sosok Theys mencuat pada Kongres Rakyat Papua di awal tahun 2000-an, Yuli masih duduk di sekolah dasar.

Selama sekolah, Yuli tak pernah mendapat pengajaran tentang siapa dan peran Theys dalam sejarah dinamika politik Papua.

Namun dalam kesehariannya saat itu, nama Theys kerap muncul dalam perbincangan Yuli dengan kawan dan orangtuanya.

“Waktu kuliah di Jayapura, bersama teman sebaya, kami berdiskusi tentang Bapak Theys. Ada yang pro dan kontra, tapi mereka yang mempelajari lebih dalam sejarah Papua akhirnya mendukung jasa Theys,” ujar Yuli.

“Sosok Theys bisa disebut sebagai pahlawan bagi kami orang asli Papua. Dampak perjuangannya berlaku sampai sekarang,” tuturnya.

Menurut Yuli, pemerintah Jayapura sebaiknya lebih fokus mengatasi persoalan mendasar di kabupaten itu, termasuk urusan pendidikan, ketimbang membuat program yang mengundang polemik.

Hal serupa juga diutarakan Simaron Busop, pemuda asal Yahukimo yang kini tengah merantau untuk mengejar pendidikan tinggi.

Bukan di sekolah, dia mendapat informasi mengenai Theys dalam pergaulan sehari-hari.

Di antara sesama mahasiswa asal Papua, kata Simaron, sosok Theys dibicarakan dan dipelajari.

Saat persoalan Papua belum kunjung tuntas, dari permasalahan sosial-ekonomi hingga konflik bersenjata dan pengungsian warga sipil, rencana pemindahan makam Theys membuat Simaron bertanya-tanya.

“Ada apa di balik rencana itu? Apakah itu rencana pihak keluarga atau ada pihak tertentu yang memainkan isunya?” kata Simaron.

“Saya bingung dengan rencana pemindahan makam itu. Masih ada tanda tanya soal tujuannya. Jadi saya menolaknya,” tuturnya.

Sosok Theys

Paskalis Keagop adalah jurnalis senior di Jayapura. Dia hadir untuk meliput Kongres Rakyat Papua pada tahun 2000, momen ketika Theys mendapat sorotan terbesarnya.

Menurut Paskalis, sebelum kongres banyak keraguan muncul di kalangan orang asli Papua terhadap Theys.

Setelah menjadi satu dari 1.025 orang Papua yang mendapat hak untuk mengikuti Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969, Theys terjun ke politik.

Dia pernah duduk sebagai anggota DPRD Irian Jaya. Theys tercatat sebagai anggota Partai Kristen Indonesia, sebelum bergabung ke Golkar.

“Banyak orang Papua yang ragu pada Theys karena selama hidupnya, dia setia pada NKRI,” ujar Paskalis.

Namun setelah Orde Baru tumbang, kata Paskalis, Theys mulai menyuarakan ketidakpuasan Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Kongres tahun 2000 yang dihadiri perwakilan kelompok suku dan marga dari seluruh Papua lantas membentuk Presidium Dewan Papua (PDP).

Theys ditunjuk untuk duduk di pucuk pimpinan lembaga itu.

Paskalis berkata, kongres juga membentuk tim yang bertugas melakukan sosialisasi hasil rembuk berbagai kalangan di Jayapura tersebut.

Pada masa itu, Paskalis merekam dan merasakan “rasa percaya diri orang-orang Papua bahwa mereka akan membentuk negara sendiri”.

Seluruh proses yang telah dimulai sejak Kongres Rakyat Papua itu menemukan titik akhirnya, menurut Paskalis, pada 10 November 2001.

Pada peringatan Hari Pahlawan itu, berlangsung seremoni di markas Kopassus di kawasan Hamadi, Jayapura.

“Seluruh petinggi PDP diundang hadir ke acara itu, tapi tidak ada yang datang kecuali Theys,” kata Paskalis.

“Setelah acara, saat Theys pulang, dia diculik dan dibunuh. Jenazahnya dibuang di daerah Koya, sekitar 50 kilometer dari pusat Jayapura, dekat perbatasan Papua Nugini.”

“Keesokan harinya jenazahnya ditemukan. Jenazahnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Dok II, lalu ke Gedung DPRD, kemudian diarak sampai ke rumahnya di Sentani,” ujar Paskalis.

Jenazah Theys tetap berada di kediamannya di Sentani selama enam hari. Proses pemakaman, kata Paskalis, ditunda sampai seluruh perwakilan PDP dari berbagai penjuru Papua hadir.

“Di area pemakaman yang saat ini hendak direlokasi, saat itu seluruh ondofolo Sentani datang dan membuat pernyataan dan menyerahkan kawasan itu untuk menjadi Taman Makam Pahlawan Rakyat Papua,” ucap Paskalis.

Paskalis ingat, setelah ritual adat dan prosesi penyerahan tanah adat kepada PDP, barulah jenazah Theys dimakamkan.

Paskalis mengikuti setiap persidangan pembunuhan Theys. Dia menulis hasil reportasenya dalam buku berjudul Selamat Jalan Sang Pemimpin: Menguak Tabir Kematian Tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay.

Tujuh pelaku divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti membunuh Theys. Empat di antaranya adalah Letkol Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agus Supriyanto, dan Praka Achmad Zalfahmi.

Letkol Hartomo belakangan diperbincangkan karena meski terlibat kasus pembunuhan Theys, karier militernya terus melejit.

Dia meraih pangkat mayor jenderal dan menjabat posisi penting seperti Gubernur Akademi Militer, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, sampai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Tiga pelaku lainnya yang divonis bersalah adalah Kolonel AM Yamini, Kapten Rinardo, dan Sertu Asrial.

Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang kala itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat dan menjadi Menteri Pertahanan periode 2014-2019, menyebut para pembunuh Theys sebagai pahlawan.

Sebagaimana dikutip Tempo, Ryamizard berkata pada Agustus 2003, “Okelah mereka dihukum, tetapi bagi saya mereka pahlawan.”

Meski sempat menjadi sosok yang kontroversial, Paskalis menyebut Kongres Rakyat Papua seperti menahbiskan Theys menjadi “Bapak Pemersatu Papua”.

Alasannya, seluruh kelompok orang asli Papua pada saat itu bersedia hadir mengikuti dan berembuk dalam forum tersebut.

Sejumlah pernyataan dan sikap Theys semasa Kongres Rakyat Papua dapat didokumentasikan dalam film berjudul Papua Calls for Independence from Indonesia.

Film yang disusun oleh media ABC Australia itu dirilis tahun 2000.

"Kalau saya hitung, keburukan Indonesia, mungkin Jepang lebih baik...Jerman era Hitler juga lebih baik. Pengalaman sewaktu Belanda menjajah kami, tidak pernah ada seorang pun ditembak di muka umum," kata Theys dalam film dokumenter tersebut.

"Saya belum pernah berpikir suatu saat saya akan pimpin perjuangan kemerdekaan. Rupanya Tuhan menghendaki itu. Sebagai alat, saya siap. Apapun yang Tuhan kehendaki, saya siap. Rakyat menghendaki saya sebagai pemimpin. Itulah tuntutan rakyat...Saya sudah berjanji kepada rakyat, nyawa saya pun sudah saya persembahkan untuk perjuangan ini," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com