Jennifer Tabuni Minta Komisioner dan Sekretariat KPU se Papua Tengah Tingkatkan Sinergitas

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sukseskan pesta demokrasi lima tahunan, KPU se Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada 2024.

Rakor ini dilaksanakan di Aula Gereja Bethesda, Karang Mulia, Nabire.

Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni mengatakan, semua tahapan Pilkada 2024 terus berjalan sampai saat ini.

Kemudian, pada Agustus sudah dimulai tahapan pencalonan, dan serangkaian lainya.

Untuk itu, dalam semua proses yang berjalan, para komisioner dan sekretariat terus selalu bersinergi.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Jennifer Darling Tabuni, Ketua KPU Papua Tengah

Menurut Jennifer, hal itu perlu dijaga mengingat komisioner dan sekretariat bagaikan koin yang memiliki dua sisi penting.

"Untuk itu apabila salah satunya tdk ada, maka tidak akan berlaku. Artinya tugas komisioner membuat kebijakan dan melaksanakan tahapan sementara sekretariat memberikan dukungan fasilitas pelaksanaan tahapan. jadi mohon para sekretaris untuk memberikan dukungan penuh kepada komisioner dalam pelaksanaan tahapan," kata Jenifer dalam sambutannya, Sabtu, (22/06/2024).

Selain itu, ia juga mengingatkan agar bagian sekretariat juga harus memperhatikan penggunaan administrasi dan penyaluran anggaran. 

Ia tak ingin pelaksanaan berjalan baik tetapi penggunaan anggaran bermasalah.

"Karena pada Agustus 2024, akan ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dari BPK, untuk itu mohon laporan keuangan ini sudah harus siap sebelum BPK turun memeriksa," ujarnya.

Kemudian untuk para komisioner di seluruh kabupaten yang ada di provinsi ini kiranya melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan.

"Jangan buat gerakan tambahan yang bisa berakibat fatal terhadap pelaksanaan tahapan, artinya jangan tengok kiri atau kanan, tetapi tetap jalan lurus di atas rel," tegasnya.

Jennifer kembali berharap, komisioner dan sekretariat tidak boleh ada jurang pemisah.

"Jadi tidak ada lagi laporan yang masuk bahwa kami tidak didukung oleh sekretariat, atau tidak ada laporan yang masuk komisioner melaksanakan kegiatan diluar tahapan, karena Juknis kita jelas," pungkasnya. (*)