ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Nasional

Masa Jabatan Presiden Segera Berakhir, Jokowi Wariskan Utang Jatuh Tempo Rp 800,3 Triliun ke Prabowo

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah pusat yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,3 triliun.

Tribunnews
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati rentang defisit APBN tahun depan di 2,29-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka finalnya, kata Cucun, akan sangat tergantung dari kinerja APBN di sisa 2024.

”Nanti nota keuangan akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang sudah berjalan sepanjang semester II. Kalau misalnya banyak yang tidak mencapai target (di APBN 2024), artinya kita harus betul-betul prudent menyusun RAPBN 2025,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo dan Mentan Amran Segera Tinjau Lahan Pertanian di Merauke, Pemerintah Daerah Sibuk Persiapan

Menanggapi ruang gerak fiskal yang sempit, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah pada prinsipnya akan selalu menyiapkan kas cadangan lewat SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian pada tahun anggaran berikutnya.

Meski pemakaian dana SAL tahun ini bertambah, masih ada sisa ”tabungan” yang bisa digunakan.

Pemerintah juga tetap berusaha agar pada akhir tahun ini ada SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang bisa menambah total dana SAL untuk tahun depan.

Prabowo Subianto ketika kunjungan di Merauke, Papua Selatan beberapa waktu silam 
Prabowo Subianto ketika kunjungan di Merauke, Papua Selatan beberapa waktu silam  (istimewa)

”Kita masih punya waktu sebelum tahun 2025. Buffer (dana cadangan) tentu kita siapkan. Namun, levelnya berapa atau jumlahnya berapa, tentu kita belum bisa bicara banyak saat ini. Yang pasti, bufferdisiapkan karena APBN pasti akan selalu menghadapi dinamika,” kata Suminto.

Ia mencontohkan, keputusan pemerintah menggunakan dana SAL Rp 100 triliun untuk menambal pelebaran defisit tahun ini adalah cara untuk menjaga pengelolaan fiskal tetap disiplin.

Sebab, dengan menggunakan dana tabungan itu, pemerintah tidak perlu menambah utang baru lewat penerbitan SBN.

”Itu mengapa meskipun defisit di APBN 2024 melebar dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB, pembiayaan utang bisa kita turunkan dari sisi issuance SBN baru. Itu salah satu cara kita mengelola APBN tetap prudent,” ujar Suminto. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan klik dan berlangganan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved