MCP Kabupaten Mimika Masih Rendah, Rettob: Kita Harus Gass!

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristina Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah masih rendah. 

Diketahui bahwa, Pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2023 lalu mendapatkan nilai MCP yakni 57,77 persen tertinggi di seluruh Papua Tengah, namun masih rendah.

Tahun 2024, sesuai target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kabupaten Mimika harus mencapai sebesar 65 persen melalui pengisian indikator/sub indikator MCP pada 8 area itu meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa

"MCP kita secara total di Provinsi Papua Tengah itu baik, tapi nilainya belum memenuhi standar. Nah kita harus gass," kata Plt. Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob. 

Baca juga: Pemkab Mimika Gelar Penilaian SPIP, Begini Tujuannya

Dijelaskan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, pertama di bagian aset harus ditingkatkan mengenai inventarisir, data dan lain-lain.

"Perencanaan kita harus betul betul ditetapkan proyek-proyek strategis yang selama ini memang kita tidak ditetapkan," ujarnya. 

Proyek strategis itu kata John  juga harus ditentukan dan konsistensi dalam pelaksanaan seirama dengan RMPJMD  dan RPJMN. 

"Jadi proyek strategis itu kita sudah tetapkan, kita merencanakan dan kita tetapkan didalam APBD kita dan ini harus kesepakatan antara kita dengan DPRD, itu yang kurang di kita," kata John.

Lainnya adalah mengenai persoalan kepegawaian yang sangat rendah. 

"Artinya itulah dinamika persoalan kepegawaian kita ini paling kritis sekali. Jadi dalam hal penataan birokrasi. Kalau soal pelelangan sudah bagus, pelayanan publik juga lumayan kita baik," jelasnya. 

Pj. Sekda Kabupaten Mimika, Petrus Yumte diberikan tugas untuk menangani terkait dengan nilai MCP Mimika agar didorong untuk naik. 

Petrus menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait pembahasan nilai MCP. 

"MCP masih kecil, penyebab kurang maksimal teman-teman di OPD untuk memerhatikan," kata Petrus, Senin (22/7/2024). 

Dikatakan, pengelolaan APBD tidak sebatas urus uang lalu selesai. Yangmana, ada variabel-variabel lain yang harus dilakukan seperti MCP dan lainnya.