Pemkab Mimika Masih Sesuaikan Angka APBD Perubahan untuk Tekan Defisit

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristina Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hingga kini masih terus melakukan penyesuaian angka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk menekan Defisit.  

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan saat ini pihaknya harus memastikan betul angka-angka pendapatan daerah. 

"Jangan kita perkiraan, jadi satu Minggu kedepan ini saya dan pak sekda akan memastikan angka-angka itu. Karna asumsi pendapatan hingga kini memang ada yang minus, jadi kita harus melihat sumber-sumber dana lainnya," kata Dwi ketika diwawancarai di Timika, Selasa (23/7/2024). 

Baca juga: Pemkab Mimika Kelola Dana Otsus Rp263 Miliar, Keterbatasan Pokja Jadi Kendala Pencairan Tahap Kedua

Menurut Dwi, kalaupun nanti angkanya sudah pasti dan ternyata ada penambahan pendapatan baru, dan angkanya sesuai, maka belanja di OPD tidak akan ada pemotongan. 

"Tapi kalau seandainya angka positif nya ternyata pendapatan memang tidak bisa lagi menambah, berarti harus ada penyesuaian di belanja, dilihat kegiatan mana-mana saja yang sekarang berkontrak dan dinas mana yang betul-betul belum bisa jalan tahun ini yah sebaiknya. Jadi diantara pendapatan dan belanja saling melengkapi, itu saja intinya," jelasnya. 

Dijelaskan pada APBD induk dianggarkan 6,6 Triliun pendapatan dan belanja sebesar 7,5 Triliun selisihnya adalah Rp9 ratusan juta.

Silpa tahun 2023 setelah diaudit didapati Rp1,2 Triliun sehingga akan menjadi kekuatan pendapatan Pemkab Mimika juga. 

Ketika ditanya berapa kisaran anggaran APBD-P kita, Dwi Cholifah belum bisa menjawab karena masih penyesuaian. 

"Jadi kalau dibilang angkanya berapa sekarang saya belum bisa jawab, kalau untuk angka realisasi pendapatan sekarang ini kisaran 2.8 Triliun," jelasnya. 

Itu angka diluar 2,5 persen keuntungan dari Freeprt sehingga kata Dwi semua berjalan. 

"Biasanya triwulan 3 dan 4 itu baru angkanya masuk semua dana-dana perimbangan ini, seperti tahun lalu bulan Desember itu banyak masuk, kelihatan seperti itu namun kita antisipasi adanya anggaran 2.5 persen yang kita sudah anggarkan 1,8 Triliun sekian ternyata realisasi 1.4 Triliun, berarti masih minus 4 ratusan sekian, itu yang kita antisipasi," jelasnya. 

Kalau memang pendapatan tidak bisa menambah dari cost-cost lainnya, Dwi menjelaskan otomatis belanja ODP harus dikurangi. 

"Mungkin dari dinas lain ada kegiatan yang belum dijalankan, bisa  dari hiba bansos ada dana-dana lain bisa dikumpulkan, jadi sudah ada permintaan data dari dewan untuk masukan KUAPPAS untuk APBD perubahan tapi kami sudah sampaikan di sekda bahwa fix kan dulu angka ini, muda-mudahan Minggu depan sudah tahu arahnya kemana," pungkasnya. 

Baca juga: MCP Kabupaten Mimika Masih Rendah, Rettob: Kita Harus Gass!

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Yohana Paliling menjelaskan saat ini mengenai dokumen APBD-P sudah dalam tahapan pembahasan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).