Politisi Gerindra Tanggapi Penolakan Warga soal Yani Maju Pilkada Sarmi 2024, Begini Kata John Morin

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polemik calon bupati dan wakilnya harus Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua masih terus disuarakan.

Demikian juga di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Lima perwakilan adat di kota ombak, sebutan Kabupaten Sarmi, menolak non-OAP maju sebagai calon kepala daerah di wilayah ini.

Mereka menolak Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yanni maju bertarung di Kabupaten Sarmi pada Pilkada 2024.

Penolakan ini disampaikan lima ketua suku besar Sarmi yakni Sobey Wilayah Timur, Armati, Rumbuay, Manirem dan Isirawa pada Kamis (18/7/2024).

Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra asal Tanah Papua John Gerki Morin menyatakan pendapatnya.

Baca juga: Ketua DPD Partai Gerindra Papua Ditolak Maju di Pilkada Sarmi, Masyarakat Adat Merasa Tak Dihargai

Dalam siaran persnya, pria yang akrab disapa Bung JGM ini menegaskan bahwa, secara undang-undang, yang mengatur calon kepala daerah maupun wakilnya harus OAP hanya untuk daerah tingkat satu atau gubernur dan wakil gubernur.

"Kita harus pahami ini dulu. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) jelas menyebutkan di salah satu poin bahwa yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat adalah orang asli Papua," ujar Morin dalam siaran persnya, Kamis (25/7/2024).

Sementara untuk bupati dan wakilnya, sambung John Gerki Morin, belum ada peraturan yang mengatur harus OAP.

"Sampai saat ini belum ada aturannya. Ini kita bicara berdasarkan aturan, bukan ada unsur membela siapapun. Tapi ini menjalankan peraturan," ujar JGM.

Dengan belum adanya aturan tersebut, menandakan bahwa siapapun boleh mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil.

"Artinya, suadara nusantara punya hak yang sama dengan kita OAP. Tinggal bagaimana MRP menjalankan perannya sebagai lembaga kultur dalam pilkada," katanya.

John berharap, semua pihak dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang baik serta benar mengenai pilkada di Tanah Papua.

Sehingga, pilkada di Tanah Papua bisa berjalan aman, lancar dan sukses serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Ingat, suksesnya pesta demokrasi ini tanggungjawab kita semua. Mari kita selenggarakan pilkada dengan aman, demi mewujudkan Papua dan Indonesia emas," imbuhnya.

John menambahkan, terkait adanya penolakan terhadap salah satu kader Gerindra yang bakal maju di Sarmi, dinilai tidak tepat.

"Sekali lagi kita harus ingat, belum ada aturan yang mengatur bupati dan wakil harus OAP," pungkasnya. 

Perwkilan Adat merasa tidak dihormati

Sebelumnya, perwakilan dari lima suku besar Sarmi menolak Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yanni bertarung di Pilkada Sarmi 2024. 

Ketidakpuasan masyarakat adat dengan hilangnya kepercayaan terhadap Yanni, lantaran dianggap tidak menghormati martabat orang Sarmi.

"Ibu Yanni mengambil saudara Fredy Sawefkoy tanpa konfirmasi dengan kami masyarakat adat perwakilan dari lima suku besar di Sarmi," kata Yeheskiel Jemjeman.

Sementara, Fredy Sawefkoy baru dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi.

Tindakan Yanni, secara tidak langsung, dianggap sudah menghilangkan masa depan generai Sarmi yang akan datang.

"Dengan menggantikan beberapa calon wakil bupati anak Sarmi untuk mendampingi ibu Yanni  sebagai wakil bupati dengan mengorbankan segala jenis jabatan maka kami anggap Ibu tidak jujur bila Ibu jadi Bupati Sarmi," ujarnya.

Baca juga: Tolak Yanni Maju Sebagai Bupati di Pilkada Sarmi, Masyarakat Adat: Tidak Menghormati Martabat Kami!

Berikut pernyataakn sikap menolak Yanni maju sebagai Calon Bupati Sarmi.

1. Kami selaku perwakilan 5 ketua suku besar juga menghimbau kepada para pimpinan partai di pusat agar tidak mengeluarkan formulir D1 KWK kepada calon Bupati Sarmi tanpa ada dukungan dari dewan pimpinan wilayah( DPW) dan dewan pimpinan daerah ( DPD).

Karena mengingatkan kami kepada penyampaian pimpinan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Jakata pada pidatoya mengatakan, bahwa suatu saat ingin melihat pemimpin dari ufuk timur yang berambut keriting dan kulit hitam

2. Kami yang membuat pernyataan sikap diantaranya perwakilan dari 5 suku besar Sarmi yaitu Sobey Wilayah Timur, Armati, Rumbuay, Manirem dan Isirawa. (*)