Hadapi Potensi Demo New York Agreement, Polda Papua Kerahkan Ratusan Personel di Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -Menyikapi adanya isu yang beredar terkait rencana aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan 62 tahun New York Agreement, Kamis (15/8/2024), Bidang Humas Polda Papua menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengaku bahwa, berdasarkan informasi yang diterima, unjuk rasa tersebut terkait dengan peringatan perjanjian bersejarah New York Agreement pada 15 Agustus.

Dikatakan Benny, dalam perjanjian yang ditandatangani pada1962 silam, mengatur pemindahan kekuasaan atas Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Uncen Gelar Aksi Peringatan New York Agreement: Kami Tulang Punggung OAP!

Sebab itu, Polda Papua  telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menurunkan sekitar 700 personel, yang terdiri dari 300 personel Polresta Jayapura Kota, 300 personel Polres Jayapura, dan 100 personel dari Polda Papua.

"Kami juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang akan menjadi fokus pengamanan," ujar Benny. 

Benny bilang, sejumlah  titik yang akan dijaga ketat yakni Taman Imbi, Dok V atas, Pos Kampung Buton-Skyline, Lingkaran Abepura, Uncen Bawah, pertigaan USTJ, Perumnas, Expo, Genyem, Jalan Sosial Sentani, Mata Jalan Pos 7, Kampung Harapan, Pasar Lama, serta area lain yang dianggap rawan.

Tidak hanya di Jayapura, pengamanan juga akan dilakukan di daerah lain seperti Jayawijaya, Nabire, Dogiyai, dan Deiyai.

Baca juga: Demo Damai New York Agreement, Situasi Kamtibmas di Sentani Masih Terpantau Aman dan Lancar

Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan TNI serta pemerintah daerah untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

“Kami menjamin keamanan seluruh warga masyarakat dan menghimbau agar masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya,"ucapnya. 

"Kami ingin masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,”imbuh Benny.  (*)