Ormas di Mimika Tidak Boleh Berpolitik, Ini Penjelasan Kesbanpol

Laporan Wartawan Tribun Papua- Kristina Rejang 

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba mengingatkan Organisasi masyarakat (Ormas) di kabupaten setempat tidak boleh terlibat dalam politik praktis. 

Larangan tersebut, kata Yan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam ormas. 

"Karena di  AD/ART itu ditentukan karena itu adalah rambu-rambu ormas, janji dan kesepakatan yang dilakukan oleh Ormas," katanya di Timika, Rabu (28/8/2024). 

Baca juga: Hadiri Deklarasi Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi SARA, Iman Djuniawal: ASN Harus Netral!

Menurut Yan, di musim Pilkada tahun ini, ormas tidak boleh menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon. 

"Tidak boleh atas nama ormasnya. Ya, kalau individunya tidak apa-apa karena hak politik itu masing-masing (individu), tapi jangan membawa lebel organisasi masyarakat  karena itu tidak dibenarkan karena sesuai kembali ke AD/ART. Kalau mau berpolitik ke partai politik," ungkapnya. 

Soal konsekuensi jika ormas ikut berpolitik, kata Yan, maka Kesbangpol akan melakukan pelaporan secara berjenjang. 

"Keputusannya bukan di kita tapi keputusannya siapa yang keluarkan mereka (Ormas) punya ijin," ujarnya. 

Baca juga: Dukcapil Mimika Gelar Rakornis, Ini yang Dibahas

Kata Yan lagi, pihaknya bersama dengan unsur terkait ikut awasi bersama. Ia berharap situasi politik di Mimika bisa rukun,aman, dan damai.

"Karena biar bagaimanapun kita adalah warga Mimika berbeda itu indah tapi berbeda jangan membuat kita terpecah. Tapi berbeda membuat kita semakin bersatu karena yang bangun Mimika adalah kita semua. Bukan a yg bangun atau b yang bangun, tapi kita bangun sama-sama, inilah rumah kita, rumah Nusantara," pungkasnya. (*)