Gegara Ini, KPMY Jayapura Ancam Bakal Boikot Pilkada Yahukimo

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Palajar Yahukimo (KMPY) yang berada di kota studi Jayapura, Papua, mengancam bakal memboikot pelaksanaan Pilkada Yahukimo 2024.

Baca juga: Staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak, Plh Ketua: Dia Staf Saya

Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) KMPY, Ronal Mirin mengatakan, Pilkada Yahukimo bakal digagalkan jika tidak ada keadilan terhadap kasus penembakan terhadap dua warga sipil di wilayahnya.

"Jadi kami lakukan konferensi pers ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan tujuan menuntut keadilan terhadap penembakan warga sipil atas nama Tobias Silak, selaku Staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Naru Dabla," katanya di Jayapura, Jumat lalu. 

"Agenda yang sama juga kami lakukan di beberapa kota studi lainnya, kami sedang bergerak untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum,"timpalnya. 

Baca juga: Kapolres Yahukimo Jamin Keamanan Warga saat Proses Penyelidikan Kasus Kejahatan

KMPY dengan tegas meminta pelaku penembakan tersebut segera diproses hukum secaa adil.

Sementara itu, Ketua Korlap Beny Pahabol menambahkan, konferensi pers ini bertujuan untuk menuntut Komnas HAM-RI agar segera mengungkap pelaku penembakan sesuai hasil investigasi yang dilakukan.

"Jadi kegiatan yang sama juga yang kami lakukan di Yahukimo, Wamena, Jayapura, Timika, Nabire, Surabaya, Malang, dan Jogja. Kami akan boikot Pilkada Yahukimo jika kasus ini belum di selesaikan,"ujar Beny.

Baca juga: Kelompok Bersenjata Bunuh Warga Sipil di Yahukimo Papua Pegunungan, OPM Bakar Truk Abdul Muzakir

Berikut isi pernyataan sikap Komunitas Mahasiswa Palajar Yahukimo (KMPY): 

1. Segera tangkap, pecat dan adili pelaku penembakan tobias silak.

2. Segera copot Kapolres Yahukimo yang dinilai gagal mengamankan keamanan.

3. Mendesak pemerintah kab yahukimo tarik kembali Pos Brimob di Yahukimo.

4. Segera tarik militer organik dan non organik dari Yahukimo.

5. Masyarakat yahukimo hentikan praktik bayar-membayar kepala manusia.

6. Mendesak Komnas HAM Republik Indonesia segera mengumumkan dan merekomendasikan hasil investigasi pada tanggal 24-26 Oktober 2024 kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.