Dua Wakil Menteri Diutus Tangani Papua dan Pilkada, Berikut Tugas Berat Ribka Haluk dan Bima Arya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dua Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) segera ditugaskan khusus untuk untuk mengurusi masalah Papua, serta masalah kependudukan dan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Ribka Haluk untuk mengurusi masalah Papua.

Sementara, Bima Arya Sugiarto diminta mengurusi masalah kependudukan dan pilkada.

Tito menyampaikan hal ini usai acara penyambutan dua wakil menteri (wamen) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa, (22/10/2024). 

Tito sangat bersyukur dengan kehadiran Ribka dan Bima karena saat ini banyak pejabat di Kemendagri ditugaskan menjadi penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

Dengan tambahan dua wamen yang berlatar belakang akademisi, intelektual, mengerti tentang politik dan demokrasi, ia berharap kinerjanya sebagai Mendagri bisa semakin dimudahkan.

Latar belakang Bima Arya yang menjadi Wali Kota Bogor selama sepuluh tahun, intelektual, mengerti tentang politik dan demokrasi diharapkan bisa membantunya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Baca juga: Lahan untuk Istana Presiden di Papua Disiapkan, Abisai-Rustan Dorong Muara Tami Jadi Kota Modern

Sebab, saat ini Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi sedang ditugaskan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, di saat yang bersamaan sedang ada program besar, yaitu penataan pemerintahan berbasis daring (e-goverment) yang memerlukan pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi (TI).

”Saya sudah sampaikan anggaran, tinggal beliau melakukan eksekusi dan koordinasi dengan Kemenpan dan RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memberikan dukungan maksimal untuk sistem yang diinginkan Pak Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Tito.

Berbasis elektronik

Menurut Tito, salah satu program besar yang digenjot oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden adalah adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keberlanjutan pembangunan sistem ini sudah disetujui oleh Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto.

Karena jantung dari pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu memakai nomor induk kependudukan (NIK), infrastruktur kependudukan dan pencatatan sipil di Kemendagri pun harus dibangun lebih kuat.

Selain itu, Bima juga ditugaskan untuk mengoordinasikan masalah di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

 Sebab, latar belakang Bima adalah sarjana politik. Ia dinilai memahami masalah sistem demokrasi, sistem pilkada, dan sistem pemilu.

Untuk target jangka pendek, Bima diminta untuk membuat desk monitoring pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Baca juga: Goliat versus Daud di Pilkada Papua, Sejauh Mana Pengaruh Dua Pasangan Calon Gubernur?

”Ini tentu perlu koordinasi banyak dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kemudian juga TNI-Polri. Intinya supaya tetap melancarkan pilkada supaya bisa berjalan baik,” kata Tito.

Sementara itu, untuk Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dengan pengalaman dua kali sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah dan kemampuan intelektualnya diharapkan bisa mengurusi masalah spesifik tentang Papua.

Ia bahkan meminta Ribka sebulan sekali kembali ke ”Bumi Cenderawasih” untuk mengoordinasikan enam penjabat gubernur di sana.

Hal itu, katanya, walaupun tidak mudah, masih linier dengan pengalaman yang dimiliki para wamen tersebut. Namun, kali ini tugasnya dijalankan dalam lingkup yang lebih besar yaitu skala nasional.

 
”Desk” pilkada

Tito membenarkan bahwa dalam program kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perhatian utamanya adalah penyelenggaraan pilkada.

Konsentrasi pemerintah di bidang pilkada itu di antaranya mengamati dana hibah yang belum selesai ditransfer oleh pemerintah daerah. Selain itu, juga mengawasi masalah mutasi pejabat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah tidak boleh melakukan pergantian atau mutasi pejabat enam bulan sebelum penyelenggaraan pilkada.

Tito menegaskan bahwa mutasi pejabat hanya bisa dilakukan seizin Mendagri dan kecuali untuk mengisi posisi yang kosong sebelum pemungutan suara.

”Saya akan sangat selektif sekali (memberikan izin mutasi pejabat). Kami tidak ingin ada penggantian itu dalam rangka pemenangan,” jelasnya.

Selain itu, Tito juga akan melanjutkan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pengendalian inflasi daerah.

 Ia tetap akan meneruskan program pengendalian inflasi itu sejak dari pertama diselenggarakan pada September 2022.

Tak hanya menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah, ia juga akan mengecek ke lapangan untuk program pengendalian inflasi di daerah.

Terakhir, Kemendagri juga akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan pangan.

Walaupun beban tugas itu tidak sepenuhnya di Kemendagri, hal tersebut masih sangat terkait dengan pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator yang paralel dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pangan.

Pembinaan dan pengawasan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman berpandangan, kehadiran dua wakil menteri diharapkan lebih berdampak pada fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah.

Sebab, selama ini peran kemendagri sebenarnya adalah pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ia juga berharap kinerja kemendagri dalam bidang kependudukan, pilkada, dan isu Papua akan lebih fokus, efektif, dan efisien pasca kedua wakil menteri itu ditugaskan di kementerian tersebut.

Efektivitas kinerja kedua wamen bisa diukur dari pembinaan dan pengawasan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran.

Baca juga: PROFIL Ribka Haluk, Perempuan Papua yang Diangkat Prabowo Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri

”Pembinaan dan pengawasan pilkda yang tinggal sebulan lagi diharapkan juga efektif sehingga pilkada bisa berjalan lebih jujur, adil, dan benar-benar terealisasi dengan baik terutama peran penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, maupun netralitas aparatur sipil negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penunjukan Bima Arya, ia juga berharap bahwa nantinya seluruh kebijakan daerah bisa benar-benar sesuai dengan konteks kebutuhan pemerintah daerah.

Sebab, selama ini, pemda sering kali mengeluh soal kebijakan pusat yang kerap tidak sesuai dengan konteks daerah setempat.

Kehadiran Bima Arya diharapkan memberikan dampak bahwa kebijakan daerah diambil sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pengalaman Bima Arya sebagai kepala daerah diharapkan membantu mewujudkan harapan tersebut.

Apalagi, saat ini sudah ada wacana bahwa revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan dilaksanakan.

Aspirasi pemda harus benar-benar didengarkan dan diserap dalam kebijakan tersebut. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan berlangganan.